TNI AU Terbuka untuk Prajurit Disabilitas dan Rekrutmen Tentara Siber
Kepala Staf TNI AU menyatakan kesiapannya mengikuti kebijakan Mabes TNI terkait penerimaan prajurit penyandang disabilitas dan perekrutan warga sipil ahli siber, dengan pelatihan di Skuadron Pendidikan 506.
![TNI AU Terbuka untuk Prajurit Disabilitas dan Rekrutmen Tentara Siber](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/0x0/ori/image_bank/2025/02/03/220143.073-tni-au-terbuka-untuk-prajurit-disabilitas-dan-rekrutmen-tentara-siber-1.jpg)
Jakarta, 2 Februari 2024 - Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, menyatakan TNI AU akan mengikuti kebijakan Mabes TNI terkait penerimaan prajurit penyandang disabilitas dan perekrutan tenaga ahli siber dari kalangan sipil. Hal ini disampaikan Tonny usai Rapat Pimpinan TNI AU di Mabes TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur.
Menurut Marsekal Tonny, proses rekrutmen personel TNI sepenuhnya mengikuti kebijakan Mabes TNI. Penempatan di masing-masing angkatan, termasuk TNI AU, akan mengikuti hasil seleksi Mabes TNI. Dengan demikian, TNI AU siap menerima personel yang telah diseleksi Mabes TNI, baik prajurit penyandang disabilitas maupun ahli siber.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa jika rencana ini terealisasi, calon tentara siber sipil akan dilatih di Skuadron Pendidikan 506 di Bogor, Jawa Barat. Lulusan skuadron ini telah memiliki kualifikasi yang memenuhi standar nasional, berkat kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
KSAU menekankan bahwa TNI AU terbuka bagi penyandang disabilitas untuk menjadi tentara siber, sesuai kebijakan Mabes TNI. Ia menegaskan, Mabes TNI lah yang menentukan kebijakan terkait penerimaan prajurit disabilitas.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto telah mengungkapkan rencana penerimaan anggota TNI dari kalangan penyandang disabilitas. Ide ini muncul setelah melihat Polri telah membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
Selain itu, Jenderal Agus juga menyampaikan rencana perekrutan warga sipil ahli siber untuk memperkuat kemampuan TNI dalam menghadapi serangan siber. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kemampuan pertahanan siber nasional.
Dengan demikian, kebijakan ini menunjukkan komitmen TNI untuk lebih inklusif dan modern dalam menghadapi tantangan keamanan di era digital. TNI AU siap mendukung penuh kebijakan Mabes TNI untuk merekrut tenaga terbaik, termasuk dari kalangan penyandang disabilitas dan ahli siber dari kalangan sipil.