Kementerian Hukum Tunggu Arahan Kemendagri Terkait Penertiban Ormas
Kementerian Hukum Tunggu Arahan Kemendagri Terkait Penertiban Ormas

Kementerian Hukum dan HAM menunggu kebijakan Kementerian Dalam Negeri terkait penertiban ormas yang meresahkan masyarakat, sementara Kemendagri memiliki wewenang untuk ormas tidak berbadan hukum.

Prabowo Prihatin Atas Meningkatnya Aksi Premanisme: Pemerintah Bentuk Satgas Terpadu
Prabowo Prihatin Atas Meningkatnya Aksi Premanisme: Pemerintah Bentuk Satgas Terpadu

Presiden Prabowo Subianto menyatakan keprihatinan mendalam terhadap meningkatnya aksi premanisme yang menghambat investasi di Indonesia; pemerintah membentuk satgas terpadu untuk mengatasi masalah ini.

Presiden Resah Aksi Premanisme Mengatasnamakan Ormas, Pemerintah Bentuk Satgas Terpadu
Presiden Resah Aksi Premanisme Mengatasnamakan Ormas, Pemerintah Bentuk Satgas Terpadu

Presiden Prabowo Subianto resah dengan aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas dan menghambat iklim investasi, sehingga pemerintah membentuk Satgas Terpadu untuk menanganinya.

Mendagri Ungkap Tupoksi Satgas Premanisme dan Ormas: Sanksinya Pencabutan Status Terdaftar!
Mendagri Ungkap Tupoksi Satgas Premanisme dan Ormas: Sanksinya Pencabutan Status Terdaftar!

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan tugas dan sanksi Satgas Terpadu Premanisme dan Ormas meresahkan yang baru dibentuk, menekankan pentingnya koordinasi antar kementerian dan penegak hukum.

TNI Kerahkan Polisi Militer Bantu Pemerintah Tangani Ormas Bermasalah
TNI Kerahkan Polisi Militer Bantu Pemerintah Tangani Ormas Bermasalah

Polisi Militer TNI dikerahkan untuk membantu pemerintah mengatasi organisasi kemasyarakatan yang mengganggu ketertiban umum, ditandai dengan aksi premanisme dan pungli.