Transjakarta Blokir Kartu TJ Card yang Disalahgunakan
Transjakarta akan memblokir permanen kartu TJ Card yang disalahgunakan, misalnya perbedaan data pengguna dengan pendaftar, dan membuka pendaftaran baru bagi warga yang memenuhi kriteria.
PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memberlakukan kebijakan tegas terhadap penyalahgunaan Kartu Layanan Gratis Transjakarta (TJ Card). Pengguna yang kedapatan menyalahgunakan kartu tersebut akan diblokir secara permanen. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Departemen Humas dan Corporate Social Responsibility (CSR) Transjakarta, Ayu Wardhani, pada Selasa lalu di Kantor Wali Kota Jakarta Barat.
Penyalahgunaan dan Konsekuensi
Salah satu bentuk penyalahgunaan yang dimaksud adalah perbedaan data antara pendaftar dengan pengguna yang terdeteksi saat pemeriksaan di halte. "Misalkan nanti masuk halte dicek fotonya beda sama yang datang itu. Jadi itu kami langsung tarik, kartunya langsung kami blokir seumur hidup," jelas Ayu. Pemblokiran ini bersifat permanen, artinya pengguna tidak dapat menggunakan kartu tersebut lagi atau mendaftar ulang di kemudian hari. Transjakarta mengambil langkah tegas ini untuk memastikan program subsidi tepat sasaran.
Proses Pendaftaran dan Distribusi
Proses pembuatan TJ Card membutuhkan waktu sekitar 14 hari. Warga yang memenuhi syarat dapat mendaftar di kelurahan terdekat. Transjakarta aktif melakukan jemput bola dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat untuk mendistribusikan kartu dan memberikan sosialisasi. "Jadi kalau, misalkan, memang ada kelurahan 'request' (minta), bersurat ke kami. Ya nanti kami juga akan bisa datang untuk sosialisasi dan buka layanan," tambah Ayu. Pemkot Jakarta Barat juga berperan aktif dalam mengatasi kendala distribusi, seperti perubahan kontak atau informasi pengguna yang tidak responsif.
Kategori Penerima Manfaat TJ Card
Terdapat 15 kategori warga yang berhak mendapatkan TJ Card. Beberapa di antaranya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya, tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta, peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), karyawan swasta tertentu dengan gaji UMP melalui Bank DKI, penghuni rusunawa, dan anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Kategori lainnya meliputi penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu, penerima Beras Keluarga Sejahtera (Raskin) di Jabodetabek, anggota TNI dan Polri, Veteran RI, penyandang disabilitas, lansia di atas 60 tahun, pengurus masjid, pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, serta Juru Pemantau Jentik (Jumantik). Meskipun ribuan kartu belum diambil, pendaftaran TJ Card masih dibuka hingga saat ini.
Kerja Sama Pemkot Jakarta Barat
Kepala Bagian Perekonomian Pemkot Jakarta Barat, Febriandri Suharto, menyatakan komitmen untuk membantu Transjakarta mengatasi kendala distribusi kartu. "Apakah mereka pindah, apakah mereka kontaknya sudah berubah atau apapun yang terjadi sehingga tidak merespon jangkauan dari Transjakarta," ungkap Febri. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan program TJ Card mencapai sasaran yang tepat dan memberikan manfaat maksimal bagi warga yang berhak.
Kesimpulan
Kebijakan pemblokiran permanen kartu TJ Card yang disalahgunakan menunjukkan komitmen Transjakarta dalam memastikan program layanan gratis ini tepat sasaran. Kerja sama dengan Pemkot Jakarta Barat dalam distribusi dan sosialisasi juga menjadi kunci keberhasilan program ini. Pendaftaran TJ Card masih terbuka bagi warga yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
