Transparansi Penggunaan Dana Pungutan Wisatawan Mancanegara di Bali
Sekda Bali memastikan dana pungutan wisatawan mancanegara (Rp318 miliar) telah digunakan sesuai aturan, untuk pelestarian budaya dan lingkungan, meski masih ada kendala dalam pemungutannya.
Penggunaan Dana Pungutan Wisatawan Mancanegara di Bali Telah Sesuai Aturan
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, baru-baru ini memastikan penggunaan dana pungutan wisatawan mancanegara (wisman) telah sesuai aturan. Pernyataan ini disampaikan kepada Ombudsman Bali pada Jumat di Denpasar. Dana tersebut, yang dikumpulkan sejak 14 Februari 2024, mencapai lebih dari Rp318 miliar, melampaui target awal sebesar Rp250 miliar.
Peruntukan Dana Pungutan Wisman
Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023, dana pungutan wisman ini dikhususkan untuk melindungi lingkungan alam dan kebudayaan Bali. Lebih dari Rp318 miliar tersebut, telah masuk ke kas daerah dan dialokasikan sesuai peruntukannya. Alokasi dana meliputi perlindungan kebudayaan melalui bantuan untuk desa adat, subak, pura, dan seniman. Sementara untuk lingkungan, dana disalurkan ke kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah dan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).
Kendala dan Harapan di Masa Mendatang
Meskipun Pemprov Bali memastikan transparansi dalam pengelolaan dana, terdapat kendala dalam proses pemungutan. Lebih dari separuh wisman belum membayar pungutan sebesar Rp150.000. Pemerintah Provinsi Bali berharap penerimaan dapat meningkat di tahun 2025 dengan perbaikan berbagai kendala di lapangan.
Ombudsman Bali: Pentingnya Penyempurnaan Kebijakan
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti, menekankan pentingnya pertemuan tersebut untuk meningkatkan mutu pelayanan publik. Ombudsman Bali telah menerima beberapa keluhan terkait sistem pungutan, termasuk kendala aplikasi, kurangnya sosialisasi, dan kejelasan peruntukan. Oleh karena itu, penyempurnaan tata kelola menjadi penting agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali serta kualitas pelayanan kepariwisataan budaya.
Kesimpulan
Penggunaan dana pungutan wisman di Bali telah mencapai lebih dari Rp318 miliar dan dialokasikan sesuai aturan yang tertuang dalam Perda. Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam pemungutan dan sosialisasi. Ke depannya, penyempurnaan kebijakan dan peningkatan transparansi akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengelola dan meningkatkan PAD Bali, serta menjaga kelestarian budaya dan lingkungan Bali.
