Tujuh Napi Kabur dari Rutan Salemba, Imigrasi dan Polri Masih Lakukan Pencarian
Tujuh narapidana kasus narkoba kabur dari Rutan Salemba pada November 2024; Kementerian Imigrasi dan Polri masih melakukan pencarian intensif, bekerja sama dengan BNN untuk mencegah kejadian serupa.

Tujuh narapidana kasus narkoba berhasil kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, pada Selasa, 12 November 2024, sekitar pukul 07.50 WIB. Mereka meloloskan diri dengan menjebol terali kamar tahanan. Kejadian ini melibatkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam upaya penangkapan dan pencegahan kejadian serupa di masa mendatang. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai keamanan dan pengawasan di dalam Rutan Salemba.
Menteri Imipas, Agus Andrianto, menyatakan bahwa pencarian tujuh narapidana tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian. "Ya kalau petugasnya (petugas Rutan Salemba) sudah dihukum. Untuk orangnya (tahanan dan narapidana kabur) kita minta tolong ke kepolisian. Kita ‘kan (urusan) tempat saja," ujar Agus saat ditemui di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta. Pernyataan ini menggarisbawahi pembagian tanggung jawab antara Imipas yang fokus pada pembinaan dan Polri yang bertanggung jawab atas penangkapan buronan.
Kementerian Imigrasi mengakui keterbatasan kewenangan dalam mengejar dan menangkap para buronan. Oleh karena itu, kerja sama dengan Polri menjadi kunci dalam upaya penangkapan. "Kita tetap bekerja sama dengan kepolisian, untuk melakukan bantuan penangkapan kepada mereka-mereka yang lari. Mudah-mudahan mereka tidak keluar dari Indonesia dan nanti kita bisa ungkap apakah ada peranan anggota dari dalam atau tidak," tambah Agus. Kerja sama ini juga melibatkan BNN, mengingat para narapidana yang kabur terlibat dalam kasus narkoba.
Pencarian Intensif dan Upaya Pencegahan
Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) telah membentuk panitia kerja bersama Komisi XIII DPR RI untuk menyelidiki peristiwa tersebut. Kepala Rutan Salemba juga telah dinonaktifkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kelalaian keamanan. Selain kerja sama dengan Polri, Ditjen PAS juga aktif berkomunikasi dengan BNN untuk mempersempit ruang gerak para narapidana yang kabur. Informasi intelijen dari BNN diharapkan dapat membantu proses penangkapan.
Direktur Teknologi Informasi dan Kerja sama Ditjen PAS, Marselina Budiningsih, menjelaskan bahwa Ditjen PAS juga melakukan pemetaan terhadap tahanan dan narapidana berdasarkan kasusnya. Hal ini penting karena beberapa narapidana yang kabur, seperti Murtala bin Ilyas, Meri Janwar bin Zainal Abidin, dan Maulana bin Sulaiman, terlibat dalam kasus pengedaran narkoba yang sama. Pemetaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan mencegah kejadian serupa di masa depan.
Selain pemetaan tahanan, Ditjen PAS juga melakukan evaluasi terhadap sarana dan prasarana di Rutan Salemba. "Kami juga memetakan sarana-prasarana yang tidak terlalu mendukung akan segera ditindaklanjuti," kata Marselina. Upaya perbaikan infrastruktur dan peningkatan sistem keamanan menjadi langkah penting untuk mencegah kebocoran keamanan di masa mendatang. Langkah ini menunjukkan komitmen Ditjen PAS dalam meningkatkan sistem keamanan di seluruh lembaga pemasyarakatan.
Langkah-langkah Antisipatif
Kejadian ini menyoroti pentingnya peningkatan sistem keamanan di lembaga pemasyarakatan. Kerja sama antar lembaga penegak hukum, seperti Imipas, Polri, dan BNN, sangat krusial dalam menangani kasus serupa. Evaluasi menyeluruh terhadap prosedur keamanan, infrastruktur, dan personel di Rutan Salemba perlu dilakukan untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa. Selain itu, pemetaan dan identifikasi narapidana berisiko tinggi juga penting untuk dilakukan secara berkala.
Proses penyelidikan yang melibatkan Komisi XIII DPR RI menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengungkap penyebab kejadian ini dan menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan pemasyarakatan di Indonesia. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pihak terkait untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat sistem keamanan di lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia.
Upaya pencarian terhadap tujuh narapidana yang kabur masih terus dilakukan. Semoga kerja sama yang solid antara Imipas, Polri, dan BNN dapat segera membuahkan hasil dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Kejadian ini juga menjadi pengingat akan pentingnya reformasi sistem pemasyarakatan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan.