UMKM Kalteng Dominasi Transaksi QRIS, Dorong Inklusi Keuangan Digital
Transaksi QRIS di Kalimantan Tengah didominasi UMKM, Bank Indonesia dorong literasi keuangan digital untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Bank Indonesia (BI) Kalimantan Tengah melaporkan bahwa transaksi QRIS di provinsi tersebut didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah, Yuliansah Andrias, di Sampit pada Selasa, 25 Februari 2025. Lebih dari 98 persen pengguna QRIS di Kalimantan Tengah merupakan pelaku UMKM, sebuah angka yang diapresiasi BI sebagai indikator positif perkembangan inklusi keuangan digital di daerah tersebut.
Pertumbuhan transaksi QRIS di Kalimantan Tengah menunjukkan tren positif. Pada Januari 2025, tercatat penambahan 5.662 merchant QRIS, dengan 98,61 persen di antaranya merupakan UMKM. Kota Palangka Raya menjadi daerah dengan pangsa pengguna QRIS terbesar, mencapai 22,9 persen. Peningkatan jumlah merchant ini sejalan dengan peningkatan volume transaksi dan jumlah pengguna baru QRIS.
Keberhasilan implementasi QRIS di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari upaya BI dalam mendorong penggunaan dan melakukan literasi keuangan kepada para pelaku UMKM. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan mereka, termasuk dalam hal pembukaan rekening dan transaksi digital lainnya. "Pengguna QRIS di Kalimantan Tengah 98 persen itu adalah pelaku UMKM. Kami sangat mengapresiasi ini," ujar Yuliansah Andrias.
Peningkatan Transaksi dan Manfaat QRIS
Penggunaan QRIS menawarkan sejumlah manfaat signifikan bagi pelaku UMKM dan masyarakat Kalimantan Tengah. Sistem ini memberikan kemudahan bertransaksi tanpa harus membawa uang tunai, meminimalisir kontak fisik sehingga lebih higienis, dan mengurangi risiko penipuan. Selain itu, QRIS juga menawarkan alternatif pembayaran yang lebih cepat dan efisien, serta memungkinkan pemantauan dan analisis transaksi yang lebih mudah.
Salah satu dampak positif dari transaksi QRIS adalah masuknya dana secara langsung ke rekening pelaku usaha. Hal ini secara tidak langsung mendorong pengelolaan keuangan yang lebih baik, terutama bagi UMKM. "Jadi ini secara tidak langsung juga mengajari pelaku usaha, khususnya UMKM tentang bagaimana mengelola keuangan. Ini juga cara Bank Indonesia bersama kawan-kawan di industri perbankan dan pemerintah daerah untuk terus mendorong penggunaan uang nontunai ini secara masif," jelas Yuliansah Andrias.
Sistem QRIS juga terintegrasi dengan sistem perbankan, karena penggunaan QRIS mensyaratkan adanya rekening bank. Dengan demikian, transaksi dapat terpantau dengan baik, memberikan transparansi dan keamanan bagi semua pihak yang terlibat.
Transaksi Nontunai dan Tren Musiman
Bank Indonesia juga memantau transaksi nontunai lainnya di Kalimantan Tengah, seperti transfer antar bank. Terdapat pola musiman pada peningkatan transaksi nontunai, yang biasanya meningkat menjelang hari besar keagamaan. "Dia akan tinggi ketika menjelang hari-hari besar keagamaan. Transaksinya akan meningkat menjelang hari besar keagamaan dan akan melandai kembali pada saat normal," ungkap Yuliansah Andrias.
Secara keseluruhan, data menunjukkan tren positif dalam adopsi sistem pembayaran digital di Kalimantan Tengah. Dominasi UMKM dalam penggunaan QRIS menunjukkan keberhasilan program literasi keuangan dan inklusi keuangan digital yang digagas oleh Bank Indonesia. Ke depannya, diharapkan semakin banyak UMKM yang dapat memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan bisnis mereka.
BI berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan ekosistem pembayaran digital di Kalimantan Tengah, termasuk melalui peningkatan literasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku UMKM. Dengan demikian, diharapkan penggunaan QRIS dan transaksi nontunai lainnya dapat semakin meluas dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.