Unmul Kawal Penuntasan Hukum Tambang Ilegal di Hutan Diklathut
Sivitas akademika Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda mengawal tuntas kasus penambangan ilegal di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklathut Fahutan Unmul dan mendesak penegakan hukum yang adil.
Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (12/4) menyatakan komitmen moral untuk mengawal tuntas kasus penambangan ilegal di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Pendidikan dan Latihan Kehutanan (Diklathut) Fakultas Kehutanan (Fahutan). Kasus ini melibatkan penambangan ilegal yang terjadi di area hutan pendidikan Unmul. Rektor Unmul, Profesor Abdunnur, bersama Dekan Fahutan Unmul, Profesor Irawan Wijaya Kusuma, menegaskan komitmen tersebut didasari nilai keadilan, kebenaran, dan integritas akademik.
Pernyataan sikap ini disampaikan bersama pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unmul. Sivitas akademika Unmul menuntut penuntasan kasus secara terbuka, bertanggung jawab, dan adil tanpa intervensi pihak mana pun. Mereka menolak segala aktivitas penambangan di kawasan hutan pendidikan dan melibatkan seluruh unsur kampus dalam pengawasan.
Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Kalimantan Wilayah II Samarinda juga menyatakan komitmen untuk menuntaskan kasus ini. Kepala Seksi Wilayah II Samarinda Balai Gakkum Kehutanan Kalimantan, Anton Jumaedi, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima aduan dari Fahutan Unmul. Namun, aduan sebelumnya pada Agustus 2024 berada di luar Kawasan Ruang Terbuka Hijau (KRTK) dan diduga memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Penuntasan Kasus Tambang Ilegal di Kawasan Hutan Unmul
Gakkumhut Kalimantan menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti laporan terbaru mengenai dugaan penambangan yang telah memasuki kawasan hutan pendidikan Unmul. Sebuah tim telah dibentuk untuk melakukan investigasi mendalam terkait laporan tersebut. "Untuk kejadian yang tahun 2025 ini, lokasinya berbeda dan sudah masuk ke dalam kawasan. Ini perlu ada penanganan dan kami komitmen untuk menindaklanjutinya. Kami sudah membentuk tim untuk melakukan pendalaman-pendalaman," ungkap Anton Jumaedi.
Gakkumhut mengharapkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk instansi kehutanan, akademisi, dan media, agar proses penanganan kasus ini dapat berjalan maksimal dan pelaku dapat dijerat dengan unsur pidana. Dukungan tersebut sangat penting untuk memastikan proses hukum berjalan lancar dan transparan.
Unmul menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap kawasan hutan pendidikan. Kejadian ini menyoroti perlunya kolaborasi yang lebih kuat antara pihak kampus, pemerintah, dan penegak hukum untuk mencegah penambangan ilegal di masa mendatang. Hal ini penting untuk melindungi kelestarian lingkungan dan fungsi hutan pendidikan.
Proses hukum yang transparan dan akuntabel menjadi kunci dalam kasus ini. Ketegasan penegak hukum dalam menindak pelaku penambangan ilegal akan memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejadian serupa. Partisipasi aktif dari berbagai pihak sangat penting dalam memastikan penuntasan kasus ini.
Dukungan Multipihak untuk Penegakan Hukum
Dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, sangat penting dalam mengawal proses hukum ini hingga tuntas. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum akan memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Hal ini juga akan menjadi contoh bagi kasus-kasus serupa di masa mendatang.
Unmul berharap kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak tentang pentingnya perlindungan kawasan hutan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan lingkungan. Kerjasama yang erat antara berbagai pihak akan menjadi kunci keberhasilan dalam upaya pelestarian lingkungan.
Ke depan, diharapkan akan ada peningkatan pengawasan dan pencegahan terhadap aktivitas penambangan ilegal di kawasan hutan. Peningkatan kapasitas dan koordinasi antar lembaga terkait juga diperlukan untuk memastikan efektivitas penegakan hukum.
Komitmen Unmul dan Gakkumhut dalam mengawal kasus ini menunjukkan keseriusan dalam melindungi lingkungan dan menegakkan hukum. Semoga kasus ini dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya penambangan ilegal di masa mendatang.
Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan adil, sehingga pelaku dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk memberikan keadilan bagi semua pihak dan menjaga kelestarian lingkungan.
