Wagub Jatim Tekankan Pentingnya Kesejahteraan Rakyat pada Pemimpin Kota Madiun Terpilih
Wakil Gubernur Jawa Timur meminta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun yang baru dilantik untuk memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dan menindaklanjuti program prioritas Pemprov Jatim.
Wali Kota Madiun Maidi dan Wakil Wali Kota Bagus Panuntun baru saja dilantik setelah Pilkada 2024. Pelantikan tersebut disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, di Ruang Paripurna DPRD Kota Madiun pada Senin, 3 Maret 2024. Emil menekankan pentingnya komitmen pemimpin baru dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun, mengingat amanah yang telah diberikan.
Dalam sambutannya, Wagub Emil menyampaikan, "Pilkada sudah lewat. Kini saatnya satukan langkah, bahu-membahu membangun Kota Madiun untuk kesejahteraan masyarakat." Ia juga mengingatkan bahwa tugas utama pemimpin terpilih adalah melayani seluruh warga Kota Madiun, bukan hanya para pendukungnya. "Tadi Pak Wali Kota menyampaikan bahwa sekarang ini beliau terpilih untuk melayani seluruh masyarakat. Bukan kepada pemilihnya, tetapi kepada seluruh masyarakat Kota Madiun. Dengan demikian, kini saat bekerja," tegas Emil.
Selain itu, Wagub Emil juga menyampaikan sejumlah program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang perlu mendapat perhatian khusus dari Pemkot Madiun dan DPRD. Program-program tersebut meliputi berbagai aspek pembangunan, menunjukkan komitmen Pemprov Jatim dalam mendukung kemajuan Kota Madiun.
Program Prioritas Pemprov Jatim untuk Kota Madiun
Emil Dardak memaparkan beberapa program prioritas Pemprov Jawa Timur yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemkot Madiun. Salah satu program yang paling penting adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah program prioritas pemerintah pusat yang menurut Wagub masih perlu dievaluasi dan ditingkatkan pelaksanaannya. Ia meminta Pemkot dan DPRD Kota Madiun untuk mendukung penuh keberhasilan program ini.
Selain MBG, program prioritas lainnya yang disebutkan meliputi program satu juta rumah murah, peningkatan ketahanan pangan, penjagaan stabilitas harga bahan pokok, program mudik gratis, dan pemetaan sistem zonasi. Program-program ini menunjukkan komitmen Pemprov Jatim dalam berbagai sektor pembangunan, dari perumahan hingga ketahanan pangan.
Wagub juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran, penanganan kemiskinan ekstrem, peningkatan peluang ekspor produk holtikultura, penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak, penciptaan suasana kondusif untuk investasi, dan persiapan Jawa Timur sebagai produsen alat kesehatan. Semua ini menunjukkan skala prioritas yang luas dan komprehensif.
Visi dan Misi Wali Kota Madiun yang Baru
Wali Kota Madiun Maidi menegaskan komitmennya untuk membangun Kota Madiun dengan mengutamakan kebersamaan dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. "Kami akan senantiasa merawat kebersamaan dengan seluruh komponen masyarakat. Mari bahu-membahu membangun kota yang sudah banyak dikenal masyarakat luas," ujarnya. Pembangunan Kota Madiun akan didasarkan pada visi besar untuk mewujudkan pemerintahan yang maju, bersih, dan berwibawa.
Untuk mencapai visi tersebut, Wali Kota Maidi dan Wakil Wali Kota Bagus Panuntun telah merumuskan delapan misi yang dikenal dengan Astakarya. Astakarya ini bertujuan untuk menyelaraskan pembangunan Kota Madiun dengan kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Timur. Kedelapan misi tersebut meliputi: Madiun Kota Pintar, Madiun Kota Melayani, Madiun Kota Membangun, Madiun Kota Peduli, Madiun Kota Terbuka, Madiun Kota Anti-Korupsi, Madiun Kota Inovasi, dan Madiun Kota Berbudaya.
Program Astakarya ini menunjukkan komitmen Pemkot Madiun untuk membangun kota yang modern, efisien, dan berkelanjutan, serta memperhatikan kesejahteraan seluruh warganya. Komitmen ini sejalan dengan harapan Wagub Jatim untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Serah terima jabatan dari Penjabat Wali Kota Madiun Eddy Supriyanto kepada Wali Kota Madiun Maidi telah dilakukan dengan penandatanganan berita acara. Proses ini menandai dimulainya kepemimpinan baru di Kota Madiun, yang diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat.
Pelaksanaan serah terima jabatan ini sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu paling lambat 14 hari setelah pelantikan. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
