Wakil Ketua MPR Dorong Peningkatan Akses Kuliah demi SDM Indonesia yang Berdaya Saing
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendorong peningkatan akses pendidikan tinggi untuk menciptakan SDM Indonesia yang unggul dan kompetitif, menanggapi penurunan pendaftar mahasiswa baru.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyerukan peningkatan akses pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini disampaikan sebagai upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan mampu bersaing di kancah global. Pernyataan ini muncul sebagai respon terhadap indikasi penurunan jumlah pendaftar mahasiswa baru di perguruan tinggi di Indonesia.
Menurut Lestari, penurunan jumlah pendaftar ini menjadi sinyal penting yang perlu segera diinvestigasi dan dicari solusinya. Pemerintah dan seluruh pihak terkait harus bahu-membahu mengatasi permasalahan ini secara konsisten. Ia menekankan pentingnya langkah cepat dan tepat untuk mencegah penurunan kualitas SDM Indonesia di masa depan.
"Indikasi penurunan pendaftar calon mahasiswa ke perguruan tinggi harus benar-benar dicermati untuk segera diketahui penyebabnya, sehingga bisa segera diatasi," tegas Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Ancaman Penurunan Pendaftar Mahasiswa Baru
Data Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi per 19 Maret 2025 menunjukkan adanya penurunan jumlah pendaftar mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat pentingnya pendidikan tinggi dalam meningkatkan kualitas SDM.
Lestari Moerdijat juga menyoroti rendahnya rasio lulusan magister dan doktor terhadap populasi usia produktif di Indonesia, yang hanya mencapai 0,5 persen. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan negara-negara maju yang mencapai sekitar 9 persen, bahkan dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand yang memiliki rasio 2,4 persen.
"Bahkan jika dibandingkan dengan Malaysia, Vietnam, dan Thailand, yang memiliki rasio 2,4 persen, Indonesia masih tertinggal cukup jauh," ungkap Lestari, mengutip data Kementerian Pendidikan Tinggi.
Ekosistem Dunia Usaha dan Daya Serap Tenaga Kerja
Lestari juga menekankan pentingnya peran ekosistem dunia usaha dalam mendorong minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Kondisi perekonomian yang menantang dan daya serap tenaga kerja yang rendah turut memengaruhi minat masyarakat untuk berkuliah.
Ia menjelaskan bahwa pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah perlu menciptakan ekosistem dunia usaha yang lebih kondusif. Dengan demikian, lulusan perguruan tinggi dapat lebih mudah terserap di dunia kerja dan berkontribusi bagi perekonomian nasional.
Kondisi ekonomi yang kurang stabil berdampak pada menurunnya daya serap tenaga kerja, khususnya bagi mereka yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Hal ini menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam upaya meningkatkan akses pendidikan tinggi.
Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha untuk mengatasi permasalahan ini.
Langkah Strategis Peningkatan Akses Pendidikan Tinggi
Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif dan terintegrasi. Peningkatan akses pendidikan tinggi tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan masyarakat.
Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan antara lain peningkatan beasiswa, penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, perlu juga dilakukan sosialisasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan tinggi.
Dengan demikian, diharapkan potensi SDM Indonesia dapat dioptimalkan dan mampu bersaing di tingkat global. Peningkatan akses pendidikan tinggi merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting bagi kemajuan bangsa.
Peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui akses pendidikan tinggi yang lebih luas menjadi kunci utama dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Upaya kolaboratif dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut.
