Wamentan Gandeng TNI Jaga Harga Gabah Petani Rp6.500/kg

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) mengajak TNI untuk mengawal harga gabah petani agar tetap di angka Rp6.500 per kilogram guna menjamin kesejahteraan petani dan swasembada pangan.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu, mengumumkan kerja sama dengan TNI untuk memastikan harga gabah kering panen (GKP) petani tetap berada di angka Rp6.500 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kerja sama ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan atas potensi kerugian petani jika harga gabah jatuh di bawah HPP, yang berdampak pada produksi di masa tanam berikutnya. Langkah ini diambil dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Teritorial Mabes TNI di Jakarta, yang membahas sinergi akselerasi swasembada pangan nasional.

Inisiatif ini bertujuan untuk mengawal serapan gabah oleh Bulog agar berjalan optimal dan harga tetap stabil. Wamentan menekankan pentingnya peran TNI dalam mengawasi harga gabah di lapangan, memastikan tidak ada pihak yang membeli gabah di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah. "Dibeli lebih mahal boleh, dibeli lebih rendah tidak boleh. Ini aturan yang sudah ditetapkan Presiden," tegas Wamentan Sudaryono, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog.

Langkah ini didorong oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan fluktuasi luas panen. Meskipun terdapat peningkatan signifikan pada Januari hingga Maret 2025, diperkirakan ada penurunan 9 persen pada April. Oleh karena itu, pengawasan ketat terhadap harga gabah menjadi penting untuk mencegah kerugian petani dan menjaga stabilitas harga.

Kerja Sama Kementan dan TNI untuk Swasembada Pangan

Keterlibatan TNI dalam sektor pertanian telah terbukti memberikan dampak positif, baik dalam peningkatan produksi melalui program pompanisasi dan optimalisasi lahan, maupun dalam menjaga kestabilan harga pasca panen. Wamentan menyampaikan bahwa sektor pertanian merupakan prioritas utama dalam program strategis Presiden, dengan swasembada pangan sebagai kunci kesejahteraan petani.

Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menjalankan program Perluasan Areal Tanam (PAT) dengan dukungan penuh TNI. Program pompanisasi, optimalisasi lahan rawa, dan pencetakan sawah juga terus dikembangkan. Kementan bahkan telah melakukan refocusing anggaran untuk memprioritaskan program yang berdampak langsung pada petani.

Wamentan juga menyoroti empat faktor kunci untuk keberhasilan program ini: ketersediaan benih berkualitas, ketersediaan air melalui perbaikan irigasi, distribusi pupuk yang efisien, dan yang terpenting, kepastian harga gabah. "Setiap hari kami ditanya langsung oleh Bapak Presiden. Tidak hanya Pak Menteri, saya juga setiap hari ditanya bagaimana pergerakan harga gabah dan target serapan Bulog. Jadi kita harus gaspol rem blong untuk memastikan harga gabah stabil dan petani sejahtera," ujar Wamentan.

Pengawalan Harga Gabah dan Kesejahteraan Petani

Pemerintah telah menyederhanakan regulasi pupuk melalui Perpres baru untuk meningkatkan efisiensi distribusi. Namun, Wamentan menegaskan bahwa kepastian harga gabah minimal Rp6.500 per kilogram tetap menjadi isu krusial yang harus dikawal bersama. Jika harga jatuh di bawah angka tersebut, petani akan mengalami kerugian yang dapat berdampak negatif pada produktivitas di musim tanam berikutnya.

Oleh karena itu, kebijakan harga minimum ini harus ditegakkan secara tegas di lapangan. Wamentan berharap kerja sama antara Kementan dan TNI dapat diperkuat untuk memaksimalkan serapan gabah. Ia menekankan bahwa ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama, termasuk TNI. "TNI bukan hanya mitra, tetapi juga mata, telinga, dan corong keberhasilan program pertanian kita. Kalau TNI sudah turun tangan, semua bisa beres. Mari kita perkuat sinergi ini agar petani semakin sejahtera dan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan lebih cepat," pungkas Wamentan.

Dengan adanya sinergi antara Kementerian Pertanian dan TNI, diharapkan harga gabah petani dapat terjaga, kesejahteraan petani meningkat, dan Indonesia dapat mencapai swasembada pangan lebih cepat.