Kemenpar Sorot Sekolah Pilih Transportasi Murah, Abaikan Keamanan Eduwisata
Kementerian Pariwisata menyoroti banyak sekolah mengabaikan keselamatan dengan memilih transportasi murah untuk eduwisata, alih-alih menggunakan jasa travel terpercaya, sehingga mengancam keselamatan siswa.
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengungkapkan keprihatinan terkait maraknya sekolah-sekolah yang tidak menggunakan jasa agen travel resmi saat menyelenggarakan eduwisata. Praktik ini dinilai membahayakan keselamatan siswa karena banyak sekolah memilih transportasi alternatif yang lebih murah namun kurang aman. Kejadian ini terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dan menjadi sorotan utama Kemenpar.
Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar, Rizki Handayani Mustafa, mengungkapkan keresahan para pelaku usaha travel yang merasa dirugikan karena sekolah-sekolah lebih memprioritaskan harga murah daripada keselamatan dan keamanan siswa. "Jadi teman-teman dari travel juga mengeluh sebenarnya, karena ternyata para sekolah itu tidak menggunakan jasa (travel) yang tepat, dan lebih mencari mana yang murah," ungkap Kiki, sapaan akrab Rizki Handayani Mustafa, dalam diskusi bersama media di Jakarta.
Kemenpar menekankan pentingnya keselamatan dan kenyamanan sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan eduwisata. Pemilihan transportasi yang semata-mata didasarkan pada harga murah dinilai perlu dibenahi untuk mencegah terulangnya kecelakaan yang melibatkan siswa sekolah. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat beberapa kasus kecelakaan serupa telah terjadi sebelumnya.
Prioritas Keselamatan dalam Eduwisata
Kemenpar mengambil contoh Singapura sebagai negara yang telah sukses menerapkan sistem eduwisata yang aman dan nyaman. Pemerintah Singapura memberikan edukasi dan persyaratan yang ketat bagi agen travel dan kendaraan yang digunakan dalam kegiatan eduwisata. Edukasi ini diberikan kepada siswa dan guru sebelum keberangkatan.
Di Indonesia, Kemenpar telah melakukan dialog dengan asosiasi travel untuk menyusun pedoman keselamatan wisatawan. Namun, proses penyusunan pedoman ini sempat terhambat karena pemotongan anggaran. "Sebenarnya kami sudah bahas di tahun lalu dengan asosiasi travel, jadi kami punya langkah-langkah sebenarnya, tapi memang belum dilakukan karena adanya pemotongan anggaran," jelas Kiki.
Kemenpar mengimbau sekolah-sekolah untuk mematuhi aturan yang akan diterapkan dan memberikan sanksi bagi yang melanggar. Kiki menambahkan, perbaikan harus dilakukan baik dari sisi penyedia jasa (supply side) maupun dari sisi peminta jasa (demand side). "Enggak boleh cari yang murah saja," tegas Kiki, mencontohkan praktik serupa yang sering terjadi dalam perjalanan umroh.
Pentingnya Informasi dan Regulasi
Pedoman keselamatan wisatawan yang akan disusun nantinya akan menjadi acuan dalam mengantisipasi lonjakan wisatawan, terutama pada musim liburan seperti Lebaran. Selain itu, Kemenpar juga berupaya meningkatkan edukasi wisatawan dengan memastikan informasi destinasi wisata mudah diakses melalui platform digital dan aplikasi.
Informasi yang komprehensif ini tidak hanya meningkatkan keselamatan, tetapi juga kenyamanan wisatawan. Dengan informasi yang memadai, wisatawan dapat memilih destinasi alternatif jika suatu tempat sudah penuh, sehingga dapat menghindari penumpukan kendaraan dan antrean panjang.
Kemenpar berkomitmen untuk mendorong regulasi dan edukasi, termasuk melibatkan para kepala sekolah dan memanfaatkan platform digital seperti Sistem Informasi Statistik Pariwisata Nasional (Sistanas), JADESTA, dan platform travel lainnya untuk menyebarluaskan informasi dan pedoman keselamatan.
Langkah-langkah yang dilakukan Kemenpar diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan wisatawan, khususnya dalam kegiatan eduwisata, dan mencegah terulangnya kecelakaan yang melibatkan siswa sekolah di masa mendatang. Kemenpar juga menekankan pentingnya kerjasama antara semua pihak terkait untuk mewujudkan eduwisata yang aman dan berkesan.
