Efisiensi Anggaran Kemkominfo 2025: Rp3,84 Triliun untuk Program Prioritas
Efisiensi Anggaran Kemkominfo 2025: Rp3,84 Triliun untuk Program Prioritas

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyesuaikan efisiensi anggaran 2025 menjadi Rp3,84 triliun setelah restrukturisasi dari usulan awal Rp4,49 triliun, demi mendukung program pemerintah.

Bappenas Usul Tambahan Anggaran Rp476,1 Miliar untuk Prioritas Nasional 2025
Bappenas Usul Tambahan Anggaran Rp476,1 Miliar untuk Prioritas Nasional 2025

Bappenas mengusulkan tambahan anggaran Rp476,1 miliar untuk APBN 2025, meliputi Rp152,1 miliar untuk 8 prioritas nasional dan Rp324 miliar untuk operasional, termasuk penambahan 1.590 ASN.

Kominfo Usul Efisiensi Anggaran 2025 Capai Rp4,49 Triliun
Kominfo Usul Efisiensi Anggaran 2025 Capai Rp4,49 Triliun

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) mengusulkan efisiensi anggaran 2025 sebesar Rp4,49 triliun (58,17%) menindaklanjuti Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD 2025, dengan sisa anggaran Rp3,23 triliun akan dialokasikan

Kemkominfo Usul Efisiensi Anggaran 2025: Rp4,49 Triliun
Kemkominfo Usul Efisiensi Anggaran 2025: Rp4,49 Triliun

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengusulkan efisiensi anggaran 2025 sebesar Rp4,49 triliun (58%) merespon Instruksi Presiden terkait efisiensi belanja APBN 2025, sehingga anggaran tersisa Rp3,23 triliun.

Nusantara: Pembangunan Ibu Kota Baru Berlanjut Hingga 2029
Nusantara: Pembangunan Ibu Kota Baru Berlanjut Hingga 2029

Presiden Prabowo Subianto memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan berlanjut hingga 2029 dengan anggaran Rp48,8 triliun untuk periode 2025-2029, meskipun terdapat penyesuaian anggaran.

Rp48,8 Triliun untuk IKN: Basuki Paparkan Rencana Pembangunan Ibu Kota Politik
Rp48,8 Triliun untuk IKN: Basuki Paparkan Rencana Pembangunan Ibu Kota Politik

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengumumkan rencana penggunaan Rp48,8 triliun dari APBN untuk pembangunan tahap kedua IKN, meliputi kompleks legislatif, yudikatif, dan infrastruktur pendukung, serta pengembangan perumahan.

IKN