Mekari Dorong Perusahaan Gunakan Aplikasi untuk PPh 21 DTP 2025

Penerapan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) tahun 2025 mendorong Mekari, perusahaan software, untuk menyarankan penggunaan aplikasi manajemen sumber daya manusia guna mendukung implementasi kebijakan tersebut dan memenuhi kewajiban pelaporan pajak.

Jakarta, 14 Februari 2025 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) resmi berlaku sejak 4 Februari 2025. Kebijakan ini memberikan stimulus ekonomi dengan meringankan beban pajak bagi pekerja di sektor padat karya selama periode Januari hingga Desember 2025. Namun, implementasinya menghadirkan tantangan baru bagi perusahaan di Indonesia.

Tantangan dan Solusi Implementasi PPh 21 DTP

Kebijakan PPh 21 DTP, meskipun memberikan keringanan, membawa sejumlah persyaratan administrasi yang harus dipenuhi perusahaan. Pelaporan berkala kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi salah satu kewajiban utama. Hal ini disampaikan oleh Head of Business Mekari Talenta, Stevens Jethefer, dalam siaran pers pada Sabtu lalu. Ia menekankan pentingnya perusahaan untuk memastikan sistem penggajian dan pajak mereka tetap sesuai dengan regulasi terbaru. Menyesuaikan sistem payroll yang telah terotomatisasi dengan mekanisme pajak baru menjadi krusial.

Lebih lanjut, Stevens menjelaskan bahwa perusahaan perlu memahami kriteria eligibilitas karyawan tetap dan non-tetap, serta mekanisme pembayaran dan pelaporan PPh 21 DTP. Ketidakpahaman akan hal ini dapat berujung pada kesalahan administrasi dan potensi masalah hukum. Oleh karena itu, Mekari mendorong penggunaan aplikasi teknologi untuk membantu perusahaan dalam menghadapi tantangan ini.

Aspek Penting Implementasi PPh 21 DTP

Stevens Jethefer menyoroti beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan perusahaan dalam menerapkan PPh 21 DTP:

• Penyelarasan Sistem Administrasi Perhitungan Pajak: Perusahaan harus segera menyesuaikan sistem payroll mereka untuk menghindari risiko kesalahan perhitungan manual yang dapat berakibat fatal.
• Pemenuhan Syarat dan Kepatuhan Pajak: Penting untuk memastikan sistem kepegawaian telah diperbarui sesuai regulasi terbaru dan karyawan yang menerima insentif telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan.
• Pelaporan Realisasi Insentif: Pelaporan berkala dan akurat kepada DJP merupakan kewajiban yang harus dipenuhi tepat waktu. Sistem pendukung yang mumpuni sangat dibutuhkan untuk memastikan hal ini.
• Efisiensi dan Penghematan Waktu: Dalam kondisi ekonomi yang kompetitif, efisiensi proses bisnis sangat penting untuk menghemat waktu dan sumber daya, sehingga perusahaan dapat fokus pada pengembangan bisnis inti.

Dukungan Aplikasi Mekari Talenta

Erna Tjatur, Compensation & Benefit Manager PT Victoria Care Indonesia, memberikan testimoni positif mengenai manfaat penggunaan Software as a Service (SaaS) HR dari Mekari Talenta. Ia menyatakan bahwa fleksibilitas dan kemampuan adaptasi software tersebut terhadap kebijakan terbaru sangat membantu bisnis dan mengoptimalkan pertumbuhan usaha. Sistem Mekari Talenta dinilai mampu mempermudah perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakan dan memberikan manfaat optimal kepada karyawan.

“Selain membantu proses administrasi HR kami, sistem Mekari Talenta secara agile beradaptasi dengan regulasi (kebijakan) pemerintah yang terbaru. Sehingga kami tidak perlu khawatir lagi dalam memastikan compliance, dan efisiensi proses bisnis,” ujar Erna Tjatur.

Kesimpulan

Implementasi PPh 21 DTP membawa peluang dan tantangan bagi perusahaan di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi seperti aplikasi manajemen sumber daya manusia dari Mekari Talenta, perusahaan dapat lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakan, meningkatkan efisiensi, dan fokus pada pertumbuhan bisnis. Penggunaan teknologi ini terbukti membantu perusahaan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia.