Menkominfo Rotasi 80% Pejabat Eselon II: Percepat Transformasi Digital
Menteri Kominfo, Meutya Hafid, melakukan rotasi besar-besaran terhadap 80 persen pejabat eselon II untuk mempercepat transformasi digital dan mewujudkan kedaulatan digital Indonesia, sesuai arahan Presiden.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Meutya Hafid, baru-baru ini melakukan perombakan besar-besaran terhadap jajaran pimpinan tinggi pratama di Kementeriannya. Sebanyak 80 persen pejabat eselon II dirombak dalam tahap kedua restrukturisasi Kementerian Kominfo. Langkah ini diumumkan pada 1 Februari 2024 di Jakarta.
Rotasi pejabat ini bertujuan untuk penyegaran dan penyehatan organisasi. Meutya Hafid menjelaskan bahwa perubahan ini merupakan strategi kunci untuk mempercepat transformasi digital nasional, sesuai arahan Presiden. Perombakan ini bukan hanya sekedar pergeseran posisi, tetapi juga upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Kementerian dalam mencapai tujuannya.
"Restrukturisasi ini bukan sekadar perubahan organisasi, tetapi juga strategi untuk mewujudkan kedaulatan digital yang sejalan dengan visi Presiden. Kami ingin memastikan transformasi digital memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia," jelas Menkominfo dalam keterangan resminya.
Selain rotasi pejabat eselon II, Menkominfo juga melantik Cahyaning Widowati, seorang jaksa wanita, sebagai staf ahli. Pelantikan ini semakin menegaskan komitmen Kementerian Kominfo untuk menghadirkan beragam perspektif dan keahlian dalam menjalankan tugasnya.
Menkominfo menekankan harapannya agar seluruh pejabat yang baru dilantik mampu bekerja dengan integritas tinggi, dedikasi penuh, dan semangat melayani masyarakat. Beliau mengingatkan pentingnya menjaga nama baik Kementerian dan memastikan setiap kebijakan berdampak positif bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Meutya Hafid juga menegaskan enam fokus utama Kementerian Kominfo dalam mendukung transformasi digital nasional. Keenam fokus tersebut meliputi pembangunan konektivitas digital merata, penguatan ekonomi digital, digitalisasi layanan pemerintahan, perlindungan ruang digital yang aman, peningkatan SDM digital, dan komunikasi publik yang inklusif dan berbasis kepercayaan.
Keenam pilar ini, menurut Menkominfo, menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan yang inovatif, adaptif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Dengan adanya perombakan ini, diharapkan percepatan transformasi digital dapat tercapai sesuai target yang telah dicanangkan oleh Presiden.
Meutya Hafid mengajak seluruh jajaran Kementerian Kominfo untuk terus berinovasi dan bekerja keras. Beliau juga menekankan bahwa transformasi digital bukan hanya soal teknologi, melainkan juga perubahan budaya dan pola pikir. Hal ini menuntut sinergi dan kerja keras seluruh elemen di Kementerian Kominfo untuk mencapai visi besar Indonesia.
