Bareskrim Polri menyatakan sembilan tersangka kasus pemalsuan 93 sertifikat di Pagar Laut Bekasi tidak ditahan karena ketidaksepahaman dengan Kejaksaan Agung terkait konstruksi perkara, khususnya dengan kasus serupa di Tangerang.

PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) mengakui pelanggaran reklamasi tanpa izin di perairan Bekasi dan siap membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid akan memanggil tiga perusahaan di Bekasi terkait sertifikat kepemilikan lahan di ruang laut dan meminta pembatalannya, dengan ancaman jalur hukum jika perusahaan menolak.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengakui keterlibatan oknum internal dalam kasus perubahan data tanah yang menyebabkan pembangunan pagar laut ilegal di Bekasi, Jawa Barat, dan kini tengah diusut.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menolak tiga kali pengajuan izin pembangunan pagar laut oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) di Bekasi karena tidak sesuai aturan tata ruang dan tanpa izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.