Pemprov Jabar Tolak Tiga Kali Pengajuan PT TRPN Terkait Pagar Laut di Bekasi
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menolak tiga kali pengajuan izin pembangunan pagar laut oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) di Bekasi karena tidak sesuai aturan tata ruang dan tanpa izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pemprov Jabar Tegas Tolak Izin Pagar Laut PT TRPN
Penolakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat terhadap pembangunan pagar laut oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) di Bekasi kembali menjadi sorotan. Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, mengungkapkan fakta mengejutkan: Pemprov Jabar telah menolak tiga kali pengajuan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari PT TRPN. Penolakan ini terjadi bahkan sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) tahun 2020. Alasannya? Pengajuan tersebut dinilai tidak memenuhi aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Bey Machmudin menegaskan bahwa PT TRPN tidak pernah mendapatkan rekomendasi untuk penerbitan PKKPRL. Klaim perusahaan tersebut memiliki sertifikat di ruang laut dipertanyakan, mengingat Pemprov Jabar hanya memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT TRPN untuk pengelolaan lahan darat. Ia menekankan bahwa Pemprov Jabar hanya menerima uang sewa sesuai aturan, dan berkomitmen menindak tegas oknum yang menerima dana di luar aturan, bahkan sampai pemecatan.
Pelanggaran dan Teguran Keras
Sebelumnya, Pemprov Jabar telah melayangkan teguran kepada PT TRPN atas pelanggaran ruang laut dalam pembangunan pagar laut di Desa Segarajaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Pagar laut tersebut bahkan telah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena tidak berizin dan melanggar tata ruang laut. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, berdasarkan hasil koordinasi antar instansi terkait dan KKP.
Meskipun PT TRPN mengklaim memiliki sertifikat lahan seluas 4 hektare dengan panjang 4 kilometer, Herman Suryatman menjelaskan bahwa lokasi pagar laut berada di luar zona energi dan tidak memiliki izin KKPRL dari KKP, meskipun didirikan di atas laut. Lebih lanjut, lokasi tersebut juga berada di luar area yang tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) sewa-menyewa antara PT TRPN dan Pemprov Jabar. PKS tersebut hanya mencakup lahan seluas 5.700 meter persegi untuk akses jalan dari lahan Pemprov Jabar seluas 7,4 hektare.
Langkah Pemprov Jabar ke Depan
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Jabar memberikan beberapa respons. Pertama, teguran keras atas pelanggaran yang dilakukan. Kedua, Pemprov Jabar meminta PT TRPN untuk mematuhi seluruh klausul PKS, termasuk kompensasi sosial yang telah disepakati. Ketiga, Pemprov Jabar akan melakukan monitoring lapangan untuk memastikan tidak ada gangguan ketertiban umum.
Kesimpulan
Kasus ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap aturan tata ruang dan perizinan dalam pembangunan di wilayah pesisir. Penolakan berulang Pemprov Jabar terhadap pengajuan PT TRPN dan tindakan tegas yang diambil menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan aturan dan melindungi kepentingan publik.