1.500 Tenaga Non-ASN Natuna Jadi PPPK Paruh Waktu: Kebijakan Baru untuk Penataan Kepegawaian

Sebanyak 1.500 tenaga non-ASN di Natuna diangkat menjadi PPPK paruh waktu berdasarkan Kepmenpan RB Nomor 16 Tahun 2025, guna penataan kepegawaian dan peningkatan pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, akan mengangkat 1.500 tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kepmenpan RB) Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu. Kebijakan ini diumumkan oleh Kepala BKPSDM Natuna, Muhammad Alim Sanjaya, pada Rabu lalu.

Para tenaga non-ASN yang akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu adalah mereka yang telah terdata dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan telah mengikuti seleksi ASN sebelumnya, namun belum mendapatkan formasi jabatan. Keputusan ini bertujuan untuk menata kepegawaian di Natuna, memenuhi kebutuhan ASN, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sanjaya menekankan bahwa kebijakan ini merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan tenaga non-ASN yang selama ini belum memiliki status kepegawaian yang jelas. Dengan menjadi PPPK paruh waktu, mereka akan mendapatkan jaminan pendapatan minimal sama dengan yang diterima sebelumnya, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam bekerja.

Menurut Kepala BKPSDM Natuna, "Berdasarkan Kepmenpan RB Nomor 16 Tahun 2025, pegawai non-ASN yang terdata dalam pangkalan data BKN dan tidak lulus seleksi tahap I maupun II akan menjadi PPPK paruh waktu." Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan.

Pengangkatan PPPK paruh waktu ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Natuna. Dengan adanya kepastian status kepegawaian, diharapkan para PPPK paruh waktu dapat lebih fokus dan termotivasi dalam menjalankan tugasnya.

Lebih lanjut, Sanjaya menjelaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melakukan penataan kepegawaian agar lebih tertib dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sanjaya menegaskan bahwa status PPPK paruh waktu hanya diperuntukkan bagi tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan data BKN. "Tenaga non-ASN yang tidak terdata akan dirumahkan pada 2026," tegasnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Ia menambahkan, "Sampai saat ini, belum ada peraturan menteri yang mengatur bahwa tenaga non-ASN yang telah bekerja lebih dari dua tahun tetapi tidak terdata dalam pangkalan data BKN dapat menjadi PPPK paruh waktu." Oleh karena itu, pemerintah daerah menghimbau kepada seluruh tenaga non-ASN untuk segera memastikan data kepegawaiannya terdaftar di BKN.

Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola kepegawaian yang lebih baik dan transparan di Kabupaten Natuna. Dengan demikian, pelayanan publik dapat ditingkatkan dan kesejahteraan para pegawai dapat terjamin.

Dengan adanya program PPPK paruh waktu ini, pemerintah Kabupaten Natuna berupaya untuk memberikan solusi yang adil dan terukur bagi tenaga non-ASN. Langkah ini juga diharapkan dapat mengurangi potensi masalah kepegawaian di masa mendatang.

Program PPPK paruh waktu di Natuna merupakan langkah strategis dalam penataan kepegawaian dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini memberikan solusi bagi tenaga non-ASN yang terdata di BKN, sekaligus memberikan kepastian hukum dan jaminan pendapatan. Namun, tenaga non-ASN yang tidak terdata di BKN perlu mempersiapkan diri menghadapi kebijakan pengurangan tenaga kerja pada tahun 2026.