253.409 Warga Jateng Manfaatkan Pembebasan Denda PKB, Raih Rp61,9 Miliar!

Program pembebasan tunggakan dan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Jawa Tengah sukses besar dengan 253.409 wajib pajak memanfaatkannya, menghasilkan pendapatan daerah hingga Rp61,9 miliar.

Program Pembebasan Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Jawa Tengah telah mencatatkan keberhasilan signifikan. Setidaknya 253.409 wajib pajak telah memanfaatkan program ini sejak diluncurkan pada 8-19 April 2025, menghasilkan total transaksi mencapai Rp61,9 miliar. Program ini tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga memperbaiki basis data pajak kendaraan di Jawa Tengah.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah, Nadi Santoso, mengungkapkan antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap program ini. "Program ini seperti tujuan awal, di samping meringankan wajib pajak juga memperbaiki 'database'," ujarnya di Semarang, Senin. Nilai transaksi yang diperoleh dari program ini menjadi bagian penting dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah.

Keberhasilan program ini juga mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Namun, ia juga menekankan pentingnya peningkatan sosialisasi, khususnya terkait asuransi Jasa Raharja bagi korban kecelakaan. "Pertama, pelayanan sudah cepat. Kedua, tarif ya. Makanya mereka mau survei di tempat kita, biar cakupan Jasa Raharja lebih efektif kepada masyarakat yang tertanggung. Itu yang paling pokok dibahas," kata Gubernur Luthfi.

Direktur Utama PT Jasa Raharja, Rivan Achmad Purwantono, turut memberikan apresiasi atas keberhasilan program ini. Ia bahkan menyebut beberapa program yang dijalankan oleh Pemprov Jateng, termasuk program pemutihan pajak, sebagai percontohan nasional. "Program registrasi tentang kendaraan, program pemutihan yang sekarang dijalankan, kemudian program Sengkuyung yang sudah dijalankan. Apresiasi terhadap Gubernur yang sangat peduli dalam hal ini. Jawa Tengah dijadikan percontohan tata kelola kendaraan," pujinya.

Keberhasilan program ini menunjukkan efektivitas strategi pemerintah daerah dalam memberikan keringanan kepada wajib pajak. Hal ini juga menunjukkan pentingnya pengelolaan data yang baik untuk meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu, program ini juga berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor.

Program pemutihan pajak ini tidak hanya berdampak positif pada pendapatan daerah, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dengan adanya pembebasan denda, masyarakat dapat melunasi tunggakan pajak kendaraan mereka tanpa harus menanggung beban tambahan. Ini tentunya sangat membantu, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial.

Gubernur Luthfi juga menyoroti pentingnya sosialisasi program Jasa Raharja kepada masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlindungan dasar yang diberikan oleh Jasa Raharja ketika terjadi kecelakaan lalu lintas. Hal ini penting agar masyarakat dapat memanfaatkan program ini secara optimal dan mendapatkan manfaat yang seharusnya.

Pembahasan utama yang dilakukan juga berfokus pada santunan dan perlindungan yang dibutuhkan masyarakat. Dengan memahami kebutuhan masyarakat, pemerintah dapat menyusun program yang lebih efektif dan tepat sasaran. Sosialisasi yang efektif akan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap tentang program Jasa Raharja.

Program ini juga menjadi contoh bagaimana pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak swasta untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kerja sama antara Pemprov Jateng dan PT Jasa Raharja menunjukkan sinergi yang positif dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat Jawa Tengah.

Kesimpulannya, program pembebasan denda PKB di Jawa Tengah telah berhasil memberikan manfaat yang signifikan, baik bagi masyarakat maupun pendapatan daerah. Keberhasilan ini juga menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola pajak kendaraan bermotor dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pentingnya sosialisasi dan kerja sama antar lembaga juga menjadi kunci keberhasilan program ini.