4.525 Kg Beras Terjual dalam Operasi Pasar Murah di Papua Barat

PT Pos Indonesia Cabang Manokwari mencatat penjualan 4.525 kg beras subsidi selama operasi pasar murah di enam lokasi di Papua Barat, dengan kendala logistik di beberapa daerah.

Operasi pasar pangan murah di Papua Barat berhasil menjual 4.525 kilogram beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dalam waktu sekitar satu minggu, sejak tanggal 4 Maret 2025. Penjualan dilakukan melalui enam kantor cabang PT Pos Indonesia di Manokwari, Sanggeng, Prafi, Warmare, Oransbari, dan Ransiki. Penjualan beras ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menstabilkan harga pangan, khususnya selama bulan Ramadhan.

Executive Manager Pos Manokwari, Dominius Harmoko Pandiangan, menjelaskan bahwa sebanyak 905 karung beras SPHP kemasan 5 kg telah terjual. Beras tersebut dijual dengan harga Rp12.600 per kilogram atau Rp63.000 per kemasan 5 kg, di bawah harga eceran tertinggi (HET) yang mencapai Rp67.500 per kemasan 5 kg. Hal ini menunjukkan keberhasilan operasi pasar dalam membantu masyarakat mendapatkan beras dengan harga terjangkau.

Meskipun operasi pasar berjalan sukses di beberapa lokasi, terdapat kendala logistik yang menghambat perluasan program ini ke seluruh wilayah Papua Barat. Dominius Harmoko Pandiangan mengungkapkan bahwa empat kantor cabang pembantu (KCP) di Kabupaten Teluk Wondama, dua di Kabupaten Teluk Bintuni, dan satu di Kabupaten Pegunungan Arfak belum dapat melaksanakan operasi pasar murah karena kendala transportasi dan pengangkutan. Pihaknya masih menunggu perhitungan pembiayaan dari pusat untuk mengatasi masalah ini.

Penjualan beras SPHP terbanyak tercatat di KCP Prafi dan KCP Warmare, menunjukkan tingginya kebutuhan beras di distrik-distrik yang jauh dari pusat kota Manokwari. Hal ini menggarisbawahi pentingnya aksesibilitas pangan bagi seluruh masyarakat Papua Barat, terlepas dari lokasi geografis mereka. Pemerintah perlu memperhatikan aspek logistik untuk memastikan distribusi yang merata dan efektif.

Operasi pasar pangan murah ini merupakan bagian dari program Kementerian Pertanian, dengan PT Pos Indonesia sebagai gerai penjualan. Meskipun direncanakan untuk menjual lima komoditas pangan (beras, daging kerbau beku, gula konsumsi, bawang putih, dan Minyakita), hanya beras SPHP yang tersedia di Papua Barat karena keterbatasan pasokan komoditas lain dari BUMN yang ditunjuk pemerintah.

PT Pos Indonesia memanfaatkan aplikasi AgriPos untuk mengawasi penjualan beras SPHP. Aplikasi ini mencatat identitas pembeli melalui KTP dan melaporkan data tersebut ke Kementerian Pertanian. Sistem ini membatasi pembelian beras per orang maksimal dua karung per hari, guna memastikan distribusi yang adil dan mencegah penimbunan.

Kendala utama dalam pelaksanaan operasi pasar murah di Papua Barat adalah masalah distribusi dan transportasi ke daerah-daerah terpencil. Pemerintah dan PT Pos Indonesia perlu mencari solusi untuk mengatasi hal ini, misalnya dengan menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk menyediakan transportasi yang memadai dan terjangkau. Penting juga untuk memastikan ketersediaan komoditas pangan lainnya selain beras, agar program ini dapat lebih efektif dalam menstabilkan harga pangan secara menyeluruh.

Keberhasilan penjualan 4.525 kg beras SPHP menunjukkan potensi program ini dalam membantu masyarakat mendapatkan akses pangan yang terjangkau. Namun, perlu adanya peningkatan koordinasi dan penyelesaian kendala logistik untuk memastikan keberlanjutan dan perluasan program ini ke seluruh wilayah Papua Barat. Dengan demikian, program ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Aplikasi AgriPos juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan distribusi pangan. Ke depan, perlu adanya pengembangan dan penyempurnaan sistem ini agar lebih efektif dan efisien dalam memantau penjualan dan distribusi komoditas pangan.

Secara keseluruhan, operasi pasar pangan murah di Papua Barat memberikan dampak positif dalam membantu masyarakat mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Namun, tantangan logistik dan ketersediaan komoditas lain perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan program ini secara menyeluruh dan berkelanjutan.