8 Pegawai BPN Tangerang Terima Sanksi Berat Kasus Pagar Laut

Menteri ATR/BPN memberikan sanksi berat kepada delapan pegawai Kantah Tangerang karena penerbitan sertifikat pagar laut yang bermasalah, termasuk pembatalan 50 sertifikat dan penyelidikan lebih lanjut terhadap 263 bidang lainnya.

Kasus dugaan pelanggaran penerbitan sertifikat di Kabupaten Tangerang berbuntut panjang. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengumumkan pemberian sanksi berat kepada delapan pegawai Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tangerang. Pengumuman ini disampaikan pada Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Kamis (30/1).

Sanksi Berat untuk Delapan Pegawai

Delapan pegawai Kantah Tangerang tersebut dijatuhi sanksi berupa pembebasan dan penghentian jabatan. Keenam pegawai menerima sanksi berat berupa pemberhentian sementara, sedangkan dua lainnya menerima sanksi berat lainnya. Meskipun Menteri Nusron tidak mengungkapkan nama lengkap, ia menyebutkan inisial para pegawai yang terlibat, mulai dari mantan Kepala Kantah hingga kepala seksi. Mereka adalah JS (mantan Kepala Kantah), SH (mantan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran), ET (mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan), WS (Ketua Panitia A), YS (Ketua Panitia A), NS (panitia A), LM (mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan), dan KA (mantan Plt Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran).

Pembatalan 50 Sertifikat

Sebelumnya, pada Jumat (24/1), Menteri Nusron telah mengumumkan pembatalan sekitar 50 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk lahan pagar laut di Kabupaten Tangerang. Pembatalan ini merupakan bagian dari proses penyelidikan lebih lanjut yang tengah dilakukan. Salah satu sertifikat yang dibatalkan adalah milik PT Intan Agung Makmur (IAM) di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji.

Penyebab Pembatalan Sertifikat

Pembatalan sertifikat tersebut didasarkan pada hasil penelitian dan evaluasi. Sertifikat-sertifikat tersebut dinyatakan cacat prosedur dan batal demi hukum karena melanggar ketentuan yuridis, khususnya terkait peninjauan batas daratan/garis pantai. Proses pembatalan dilakukan dengan pengecekan dokumen yuridis, baik di kantor maupun di balai desa.

Jumlah Sertifikat yang Diperiksa

Total ada 263 bidang sertifikat HGB/HM pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang yang sedang diselidiki. Dari jumlah tersebut, 234 sertifikat HGB atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 sertifikat HGB atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perseorangan. Selain itu, terdapat juga 17 bidang bersertifikat Hak Milik (HM).

Kesimpulan

Kasus ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan pertanahan. Sanksi berat yang diberikan kepada para pegawai BPN Tangerang menjadi peringatan agar kedepannya tidak terjadi pelanggaran serupa. Proses penyelidikan dan pembatalan sertifikat terus berlanjut untuk memastikan kepastian hukum dalam pengelolaan lahan.