ABUPI Dorong Pengembangan Pelabuhan Batam di Selat Malaka
Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) mendorong pengembangan pelabuhan Batam di Selat Malaka untuk meningkatkan daya saing dengan Singapura dan Malaysia, namun terkendala regulasi dan biaya operasional tinggi.
ABUPI Sorot Potensi Batam di Selat Malaka
Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) melihat potensi besar pengembangan kawasan Selat Malaka, khususnya di Batam. Letak Batam yang strategis, berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, menjadikannya titik krusial jalur perdagangan internasional. Namun, Sekretaris Jenderal ABUPI, Liana Trisnawati, menyoroti perlunya perbaikan infrastruktur dan regulasi untuk memaksimalkan potensi ini. Pernyataan ini disampaikan di Batam, Selasa (28/1).
Tantangan Regulasi dan Biaya Operasional
Salah satu kendala utama yang dihadapi Batam adalah biaya operasional tinggi. Hal ini membuat pelabuhan Batam kurang kompetitif dibandingkan pelabuhan di Singapura dan Malaysia yang lebih efisien. Liana menambahkan, "Singapura berhasil memaksimalkan potensi pelabuhannya, sementara Batam tertinggal karena berbagai faktor, termasuk beban biaya operasional yang tinggi." Lebih lanjut, regulasi yang kurang mendukung dan tumpang tindih dengan regulasi pelabuhan di kota-kota lain di Indonesia juga menjadi penghambat.
Investasi Besar, Regulasi Harmonis Jadi Kunci
Wakil Ketua Umum ABUPI Bidang Organisasi dan Regulasi, Ariyanto Purboyo, mengungkapkan total aset investasi 25 anggota ABUPI yang telah mendapat konsesi mencapai Rp190 triliun. Investasi besar ini menjadi modal penting untuk pengembangan pelabuhan di kawasan strategis seperti Selat Malaka. ABUPI mengusulkan beberapa hal kepada pemerintah, terutama harmonisasi regulasi antara Kementerian Perhubungan dan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Regulasi yang lebih fleksibel dinilai perlu untuk mendorong investasi dan kemudahan operasional pelabuhan di Batam.
Harapan ABUPI untuk Batam
ABUPI berharap pemerintah memberikan dukungan lebih besar agar Batam dapat bersaing dengan Singapura dan Malaysia. Kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan regulator sangat krusial untuk menjadikan Batam sebagai pelabuhan hub internasional. Batam, sebagai kota industri, membutuhkan regulasi yang lebih mendukung dan efisien untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saingnya di sektor pelabuhan.