Ahli Sarankan Pergantian Komisioner KPU-Bawaslu Banjarbaru Jelang PSU Pilkada

Seorang akademisi menyarankan pergantian komisioner KPU dan Bawaslu Banjarbaru untuk memastikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 berjalan lancar dan kredibel, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru 2024 setelah membatalkan keputusan KPU Kota Banjarbaru. Keputusan ini diambil setelah adanya gugatan terkait dugaan pelanggaran oleh pasangan calon nomor urut 1. Akibatnya, seorang akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Taufik Arbain, menyarankan pergantian komisioner KPU dan Bawaslu Banjarbaru menjelang PSU tersebut.

Taufik Arbain, Doktor jebolan Universitas Gadah Mada (UGM), menekankan pentingnya langkah strategis untuk memulihkan kepercayaan publik. Ia berpendapat bahwa pergantian komisioner merupakan langkah diskresi yang perlu dipertimbangkan, mengingat pokok permasalahan gugatan di MK menyangkut kinerja para komisioner yang ada. Menurutnya, melanjutkan PSU dengan komisioner yang sama akan menimbulkan pertanyaan di masyarakat.

Pergantian komisioner, menurut Taufik, merupakan upaya untuk memastikan penyelenggaraan PSU Pilkada Banjarbaru berjalan transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Kota Banjarbaru. Dengan demikian, PSU diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang dipilih secara demokratis dan diterima oleh seluruh masyarakat.

Taufik Arbain menjelaskan bahwa kepercayaan publik terhadap penyelenggara pilkada sangat penting, tidak hanya sekedar putusan PSU dari MK. Aspek-aspek non-hukum juga perlu diperhatikan untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) perlu mengambil keputusan yang mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap KPU dan Bawaslu.

Ia juga menekankan pentingnya menghormati putusan MK dan menjalankan PSU sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Taufik mengingatkan bahwa PSU akan mempertemukan pasangan calon nomor urut 1 melawan kotak kosong. Dalam konteks ini, semua pihak harus menghormati hak-hak pasangan calon dan tim kampanyenya dalam mempengaruhi publik.

Lebih lanjut, Taufik mengajak semua pihak untuk memaknai demokrasi secara utuh, tidak hanya saat pemilu, tetapi juga dalam menjaga kedamaian dan ketertiban selama proses demokrasi berlangsung. Menurutnya, tantangan demokrasi saat ini juga termasuk framing liar yang dapat mengganggu proses demokrasi. Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan tidak hanya terhadap pasangan calon, tetapi juga terhadap pihak-pihak yang menyebarkan informasi tidak benar.

Taufik Arbain memberikan beberapa catatan penting terkait PSU Pilkada Banjarbaru. Pertama, semua pihak harus menghormati putusan MK dan melaksanakan PSU dalam waktu 60 hari. Kedua, PSU akan dilakukan dengan satu pasangan calon melawan kotak kosong. Ketiga, pengawasan harus ditingkatkan untuk mencegah framing liar yang dapat mengganggu proses demokrasi.

Putusan MK yang membatalkan keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 menunjukkan adanya dugaan pelanggaran dalam proses Pilkada sebelumnya. PSU ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menghasilkan pemimpin yang dipilih secara demokratis. KPU dan Bawaslu harus menjalankan tugasnya secara profesional dan netral untuk memastikan PSU berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang kredibel.

Dengan adanya saran pergantian komisioner, diharapkan proses PSU Pilkada Banjarbaru dapat berjalan lebih baik dan lebih mendapat kepercayaan dari masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas proses demokrasi di Indonesia.

Tantangan ke depan adalah memastikan PSU Pilkada Banjarbaru berjalan lancar, jujur, dan adil. Semua pihak, termasuk KPU, Bawaslu, pasangan calon, dan masyarakat, harus berperan aktif dalam menjaga kondusifitas dan keamanan selama proses PSU berlangsung. Semoga PSU ini dapat menghasilkan pemimpin yang amanah dan membawa perubahan positif bagi Kota Banjarbaru.