ALFI Usul Pelabuhan Alternatif Atasi Kongesti Priok, Banten Jadi Sorotan

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengusulkan pelabuhan alternatif di Banten untuk mengurangi kepadatan di Pelabuhan Tanjung Priok dan meningkatkan efisiensi logistik nasional.

Kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada 18 April 2024 lalu telah menimbulkan dampak signifikan terhadap logistik nasional, mulai dari kerugian material hingga terganggunya reputasi. Hal ini mendorong Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) untuk mengusulkan solusi strategis guna mengatasi masalah tersebut dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum ALFI, Akbar Djohan, dalam Halal Bihalal dan Forum Group Discussion di Menara Kadin Jakarta pada Jumat lalu.

Sebagai solusi jangka panjang, ALFI mengusulkan pemanfaatan pelabuhan alternatif di luar Tanjung Priok. Akbar Djohan secara khusus menyoroti potensi pelabuhan-pelabuhan di wilayah Banten sebagai hub internasional untuk ekspor-impor. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban berlebih yang selama ini ditanggung oleh Pelabuhan Tanjung Priok, yang kapasitasnya telah melebihi batas ideal operasional.

Usulan ini telah disampaikan kepada Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri, dengan harapan mendapatkan dukungan dan pertimbangan serius. Gubernur Banten, Andra Soni, juga dijadwalkan untuk bertemu dengan Wakil Menteri Perdagangan guna membahas lebih lanjut mengenai rencana pengembangan pelabuhan di Banten sebagai hub internasional.

ALFI menilai pelabuhan di Banten memiliki keunggulan konektivitas yang baik, didukung oleh jaringan tol dan rel kereta api yang menghubungkan kawasan industri besar di Cirebon hingga Surabaya. Hal ini akan mendukung distribusi logistik nasional secara efisien dan efektif. Terdapat tiga hingga empat Badan Usaha Pelabuhan di wilayah tersebut, termasuk milik Krakatau Steel dan pemerintah daerah, yang siap berperan aktif dalam mendukung arus logistik.

Dengan adanya pelabuhan alternatif ini, diharapkan dapat menekan biaya logistik yang selama ini menjadi kendala utama bagi pelaku usaha di Indonesia. Akbar Djohan menekankan pentingnya layanan pelabuhan yang tidak hanya efisien, tetapi juga affordable atau terjangkau. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem logistik nasional yang lebih kompetitif.

ALFI juga menyoroti pentingnya kepastian layanan dari aspek regulasi dan prosedur bea cukai. Kejelasan dan kemudahan prosedur akan mempercepat proses ekspor-impor dan mengurangi potensi hambatan di pelabuhan.

Lebih lanjut, ALFI menyadari tantangan besar dalam mengelola lebih dari 2.000 pelabuhan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan dan sinergi yang kuat antar kementerian dan lembaga terkait untuk menciptakan tata kelola logistik nasional yang terintegrasi dan efisien.

Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono, sebelumnya telah menyatakan bahwa kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok disebabkan oleh Terminal NPCT1 yang melayani pelanggan melebihi kapasitas ideal operasional. Hal ini menunjukkan pentingnya perencanaan operasi yang cermat dan akurat untuk mencegah terjadinya kemacetan di masa mendatang.

ALFI menegaskan bahwa permasalahan kemacetan di Tanjung Priok bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan sebagai momentum untuk bersama-sama mencari solusi konkret dan berkelanjutan demi perbaikan sistem logistik nasional secara menyeluruh. ALFI berkomitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan ekosistem logistik yang tangguh dan adaptif.

ALFI menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, Pelindo, dan seluruh pemangku kepentingan dalam sektor logistik untuk menciptakan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan adanya solusi terintegrasi, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan daya saing logistik Indonesia di kancah internasional.

Sebagai penutup, ALFI berharap usulan ini dapat dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah. Pemanfaatan pelabuhan alternatif di Banten bukan hanya solusi untuk mengatasi kongesti di Tanjung Priok, tetapi juga langkah strategis untuk meningkatkan daya saing logistik Indonesia secara keseluruhan.