Anggaran MBG Tambah Rp50 Triliun, Mekanisme Distribusi Sedang Disusun

Pemerintah menyiapkan tambahan anggaran Rp50 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sedang merumuskan mekanisme penyalurannya melalui peraturan presiden.

Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menjangkau lebih banyak anak Indonesia. Hal ini dipicu oleh keprihatinan Presiden atas masih banyaknya anak yang kekurangan gizi di berbagai daerah. Sebagai respons, pemerintah tengah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp50 triliun untuk program tersebut, dengan mekanisme penyaluran yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa percepatan program MBG membutuhkan anggaran tambahan yang signifikan. "Kita lagi membuat mekanismenya dulu ya, makanya ada percepatan-percepatan, kalau ada percepatan kan butuh anggaran," ujar Dadan Hindayana saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (9/5).

Meskipun anggaran MBG telah dijamin pemerintah, besaran tambahan Rp50 triliun ini akan ditentukan berdasarkan kecepatan implementasi percepatan program. "Hanya nanti berapa yang akan kita jaminkan, sangat tergantung dari percepatan itu kapan dilakukan," tambah Dadan.

Presiden Joko Widodo sendiri yang mendorong percepatan program ini. Dalam beberapa kunjungan ke daerah, Presiden Jokowi menyaksikan langsung kondisi anak-anak yang membutuhkan bantuan gizi. "Pak Presiden itu setiap kali ke daerah, dia merasa miris karena sebenarnya lebih banyak yang bisa menerima, maka kita membutuhkan percepatan seperti ini," ungkap Dadan Hindayana.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menambahkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan peraturan presiden (Perpres) atau instruksi presiden (Inpres) untuk mempercepat pencapaian target MBG sebanyak 82,9 juta orang. Perpres atau Inpres ini akan merinci strategi, jumlah sekolah yang akan dilibatkan, tata kelola program, peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan tugas masing-masing kementerian terkait.

Zulkifli Hasan menekankan urgensi program ini dan perlunya kolaborasi berbagai pihak. "Ini harus dirumuskan peran itu karena ini program utama, harus ada urgensi bahwa ini sangat mendesak dan penting. Nah, nanti akan dirumuskan dalam perpres atau inpres," jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan program MBG membutuhkan kerja sama yang erat antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Mekanisme penyaluran tambahan anggaran Rp50 triliun untuk MBG masih dalam proses penyusunan. Peraturan Presiden yang mengatur mekanisme ini diharapkan dapat segera rampung untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan efisien. Rincian lebih lanjut mengenai alokasi anggaran dan mekanisme distribusi akan diumumkan setelah Perpres tersebut disahkan.

Program MBG merupakan program strategis pemerintah untuk mengatasi masalah gizi buruk di Indonesia. Dengan tambahan anggaran yang signifikan ini, diharapkan program MBG dapat menjangkau lebih banyak anak dan memberikan dampak positif bagi kesehatan dan perkembangan mereka. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan keberhasilan program ini demi masa depan generasi bangsa.

Tantangan dan Solusi: Salah satu tantangan utama dalam implementasi MBG adalah memastikan distribusi bantuan yang merata dan tepat sasaran, terutama di daerah terpencil. Pemerintah perlu memastikan adanya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk mengawasi penyaluran bantuan dan mencegah potensi penyimpangan.