ASN Lombok Tengah Masuk Kerja Pukul 08.00 WITA Selama Ramadhan

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyesuaikan jam kerja ASN selama Ramadhan, masuk pukul 08.00 WITA dengan total jam kerja per minggu berkurang, namun pelayanan publik tetap terjamin.

Apa yang terjadi? Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menyesuaikan jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) selama bulan Ramadhan. Siapa yang terlibat? Seluruh ASN di Lombok Tengah. Di mana peristiwa ini terjadi? Di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kapan peristiwa ini terjadi? Mulai bulan Ramadhan tahun ini. Mengapa perubahan jam kerja dilakukan? Untuk memberikan keringanan kepada ASN selama bulan puasa. Bagaimana perubahan jam kerjanya? Jam masuk kerja dimajukan menjadi pukul 08.00 WITA.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Wardihan, Senin (3/4) lalu, menjelaskan bahwa jam masuk kerja ASN di Lombok Tengah disesuaikan menjadi pukul 08.00 WITA selama Ramadhan. Hal ini merupakan penyesuaian atas Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan jam kerja ASN selama bulan Ramadhan. Penyesuaian ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi ASN dalam menjalankan ibadah puasa.

Meskipun ada perubahan jam kerja, pemerintah daerah memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Langkah-langkah antisipatif telah dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik meskipun dalam suasana bulan Ramadhan.

Berdasarkan keterangan Lalu Wardihan, untuk hari Senin hingga Kamis, ASN di Lombok Tengah akan masuk kerja pukul 08.00 WITA dan pulang pukul 15.00 WITA, dengan jeda istirahat 30 menit pada pukul 12.00 WITA hingga 12.30 WITA. Sedangkan untuk hari Jumat, jam kerja dimulai pukul 08.00 WITA dan berakhir pukul 15.00 WITA, dengan waktu istirahat selama satu jam, dari pukul 11.30 WITA hingga 12.30 WITA.

Perubahan ini mengakibatkan pengurangan total jam kerja ASN per minggu. Sebelumnya, total jam kerja mencapai 37 jam 30 menit, kini berkurang menjadi 32 jam 30 menit. Pengurangan ini tidak termasuk waktu istirahat. Meskipun jam kerja berkurang, pihak BKPSDM memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan lancar dan tidak terganggu.

Lalu Wardihan juga melaporkan tingkat kehadiran ASN pada hari pertama kerja di bulan Ramadhan sangat tinggi, di atas 95 persen. Angka ini menunjukkan kedisiplinan dan komitmen ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, meskipun dengan jam kerja yang telah disesuaikan.

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 menjadi dasar hukum bagi penyesuaian jam kerja ASN selama Ramadhan. Peraturan tersebut mengatur pengurangan jam kerja ASN per minggu menjadi 32 jam 30 menit, dan perubahan jam masuk kerja menjadi pukul 08.00 waktu setempat. Waktu istirahat juga mengalami penyesuaian, yaitu 30 menit untuk Senin-Kamis dan 60 menit untuk Jumat.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal meskipun dengan adanya pengurangan jam kerja. Masing-masing OPD telah melakukan penyesuaian internal untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap terpenuhi. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dengan tingkat kehadiran ASN yang tinggi, di atas 95 persen, diharapkan pelayanan publik di Lombok Tengah tetap berjalan lancar dan efektif selama bulan Ramadhan. Hal ini menunjukkan kesiapan dan komitmen ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, meskipun dengan jam kerja yang telah disesuaikan.

Meskipun jam kerja ASN di Lombok Tengah telah disesuaikan, pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah memastikan bahwa penyesuaian jam kerja tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Komitmen ini menunjukkan dedikasi dan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugasnya.

Kesimpulannya, penyesuaian jam kerja ASN di Lombok Tengah selama Ramadhan merupakan langkah positif yang menyeimbangkan kebutuhan ibadah ASN dengan pelayanan publik yang optimal. Tingginya tingkat kehadiran ASN dan langkah antisipatif dari OPD menunjukkan kesiapan dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.