Aturan Baru HBA: Dorong Pendapatan Negara dan Kemakmuran Rakyat?

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI mendorong agar aturan baru Harga Batu Bara Acuan (HBA) mampu meningkatkan pendapatan negara dan mensejahterakan rakyat Indonesia.

Jakarta, 28 Februari 2025 - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menekankan pentingnya aturan baru Harga Batu Bara Acuan (HBA) dari Kementerian ESDM untuk mendorong peningkatan pendapatan negara dan, yang terpenting, mensejahterakan rakyat Indonesia. Perubahan signifikan dalam penetapan HBA ini, yang sebelumnya mengacu pada Indonesia Coal Index (ICI), kini diatur dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 67.K/MB.01/MEM.B/2025. Aturan baru ini berlaku efektif Maret 2025, mengharuskan semua kontrak ekspor batu bara diperbarui.

Sugeng menyatakan bahwa Komisi XII akan segera mengkaji aturan baru tersebut. "Nanti akan kami bahas, apa yang ditetapkan harus menguntungkan semua pihak. Satu hal juga pasti menguntungkan dari pendapatan negara naik," ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat. Ia menegaskan bahwa DPR memiliki peran penting untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak, dengan tujuan akhir untuk kemakmuran rakyat. "Di situlah peran atau fungsi DPR yang menjembatani antara dua kepentingan itu yang ujung-ujungnya adalah harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi ketetapan tentang HBA harga patokan batu bara itu yang ditetapkan," tegasnya.

Perubahan ini juga mendapat perhatian dari Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Bahlil menjelaskan bahwa tujuan utama penetapan HBA adalah untuk meningkatkan kemandirian Indonesia dalam menentukan harga ekspor batu bara di pasar global. "Jangan harga batu bara kita ditentukan oleh orang lain, harganya (jadi) rendah. Saya gak mau itu. Jadi, sekarang kita membuat HBA agar kita juga mempunyai harga yang baik di pasar global,” tegas Bahlil dalam sebuah kesempatan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, optimistis bahwa perubahan aturan ini akan menstabilkan harga batu bara. Salah satu perbedaan utama antara HBA dan ICI terletak pada frekuensi penentuan harga. HBA akan ditentukan dua kali sebulan, memberikan gambaran harga yang lebih update dibandingkan dengan ICI yang hanya sekali sebulan. Dengan demikian, harga acuan ekspor akan lebih akurat dan mencerminkan kondisi pasar terkini.

Kementerian ESDM meyakini bahwa dengan adanya Kepmen tersebut, kontrak ekspor batu bara harus diperbarui agar menggunakan HBA mulai Maret 2025. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menerapkan aturan baru secara konsisten dan memastikan transparansi dalam penetapan harga batu bara ekspor.

Komisi XII DPR RI akan terus memantau implementasi aturan baru ini dan memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat Indonesia. Proses pengawasan ini akan melibatkan berbagai pihak terkait untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam penerapan HBA.

• Peningkatan Pendapatan Negara: HBA diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak dan royalti dari sektor pertambangan batu bara.
• Stabilitas Harga: Penentuan harga dua kali sebulan diharapkan dapat menstabilkan harga batu bara dan mengurangi fluktuasi harga yang merugikan.
• Kemandirian Indonesia: Indonesia akan lebih independen dalam menentukan harga ekspor batu bara, bukan lagi bergantung pada indeks harga internasional.
• Tantangan Implementasi: Pemerintah perlu memastikan implementasi HBA berjalan lancar dan efektif, serta mengatasi potensi kendala di lapangan.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses penetapan dan penerapan HBA.

Penerapan HBA merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat. Namun, keberhasilannya bergantung pada implementasi yang efektif, pengawasan yang ketat, dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait.