Bahlil: Revisi UU Minerba, Jihad Konstitusi demi Kemakmuran Rakyat
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pengesahan revisi UU Minerba sebagai 'jihad konstitusi' untuk memastikan kekayaan alam Indonesia digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) merupakan sebuah 'jihad konstitusi'. Pernyataan ini disampaikan dalam Indonesia Economic Summit di Jakarta, Rabu lalu. Pengesahan revisi UU Minerba ini terjadi setelah Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 pada Selasa (18/2) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut menjadi undang-undang.
Menurut Bahlil, revisi UU Minerba bertujuan untuk mengembalikan roh dan substansi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut mengatur bahwa seluruh kekayaan negara, baik di darat, laut, maupun udara, harus dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Revisi ini diharapkan dapat memastikan hal tersebut terwujud secara nyata dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara di Indonesia.
Proses revisi UU Minerba ini telah melalui berbagai pertimbangan dan diskusi panjang antara pemerintah dan DPR. Beberapa poin penting dalam revisi ini mencakup perubahan skema pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).
Perubahan Skema IUP dan WIUP
Salah satu perubahan signifikan dalam revisi UU Minerba adalah perubahan skema pemberian IUP dan WIUP. Sebelumnya, mekanisme lelang sepenuhnya diterapkan. Namun, revisi ini memperkenalkan skema prioritas melalui mekanisme lelang. Skema baru ini bertujuan untuk memberikan keadilan dalam pembagian sumber daya alam kepada seluruh komponen bangsa, termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dengan skema prioritas ini, diharapkan partisipasi UMKM dan koperasi dalam sektor pertambangan dapat meningkat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata. Pemerintah juga berharap skema ini dapat mengurangi dominasi perusahaan besar dalam sektor pertambangan.
Pemerintah juga berupaya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian IUP dan WIUP. Mekanisme lelang yang tetap diterapkan diharapkan dapat mencegah praktik-praktik korupsi dan memastikan bahwa sumber daya alam dikelola secara efisien dan efektif.
Penolakan Konsesi Tambang untuk Perguruan Tinggi
Revisi UU Minerba juga mencabut wacana pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi. Sebaliknya, pemberian WIUP akan diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD, dan badan usaha swasta yang akan bekerja sama dengan perguruan tinggi. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam tetap berada di bawah pengawasan dan kendali pemerintah.
Dengan skema ini, perguruan tinggi dapat berperan dalam riset dan pengembangan teknologi pertambangan, tanpa harus terlibat langsung dalam pengelolaan konsesi tambang. Hal ini dinilai lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan riset di bidang pertambangan.
Keputusan ini juga mempertimbangkan aspek tata kelola pemerintahan yang baik. Pemberian konsesi langsung kepada perguruan tinggi berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Konsesi untuk Ormas Keagamaan
Revisi UU Minerba juga mengatur pemberian konsesi kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Pemberian izin ini telah disepakati antara pemerintah dan DPR. Namun, detail mekanisme dan persyaratannya masih perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Pemerintah perlu menetapkan kriteria yang jelas dan ketat untuk ormas keagamaan yang berhak mendapatkan konsesi. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan izin dan memastikan bahwa konsesi tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Perlu juga diperhatikan aspek lingkungan dan sosial dalam pemberian konsesi kepada ormas keagamaan. Pastikan operasional pertambangan yang dilakukan tidak merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar.
Secara keseluruhan, revisi UU Minerba ini diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara di Indonesia. Dengan perubahan skema IUP dan WIUP, serta penolakan konsesi tambang untuk perguruan tinggi, pemerintah berupaya untuk memastikan kekayaan alam Indonesia dikelola secara adil, transparan, dan akuntabel demi kemakmuran rakyat. Namun, pengawasan dan evaluasi yang ketat tetap diperlukan untuk memastikan implementasi UU Minerba yang baru berjalan sesuai dengan tujuannya.