Bamsoet: Libatkan Kurator dan Notaris untuk Basmi Mafia Tanah!

Anggota DPR Bambang Soesatyo mendorong keterlibatan kurator dan notaris dalam pemberantasan mafia tanah untuk mencegah praktik korupsi dan manipulasi yang merugikan masyarakat.

Jakarta, 1 Januari 2024 (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengusulkan agar kurator dan notaris dilibatkan dalam upaya memberantas mafia tanah. Mafia tanah telah lama merugikan masyarakat dan merusak tatanan hukum pertanahan di Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya di Jakarta pada Sabtu lalu.

Menurut Bamsoet, peran notaris dan kurator sangat krusial. Mereka memiliki tugas penting untuk memverifikasi keabsahan perubahan status agunan tanah. Kelemahan pengawasan atas profesi ini membuka celah bagi korupsi dan manipulasi, sehingga pemberantasan mafia tanah menjadi semakin sulit.

Bamsoet menekankan perlunya pendekatan komprehensif. "Pemberantasan mafia tanah memerlukan upaya komprehensif dari semua pihak, mulai dari pemerintah, lembaga keuangan, hingga masyarakat. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan penegakan hukum yang tegas, praktik mafia tanah dapat dicegah dan masyarakat lemah dapat terlindungi dari kerugian ekonomi dan sosial," tegasnya.

Bamsoet menjelaskan bahwa mafia tanah melibatkan berbagai pihak, termasuk oknum dari perbankan, lembaga pembiayaan, notaris, kurator, hingga balai lelang. Banyak masyarakat terpaksa menggadaikan tanah karena tekanan ekonomi, dan hal ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk membangun jaringan mafia tanah.

Ia juga menyoroti pentingnya edukasi bagi masyarakat. "Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai hak-hak mereka terkait kepemilikan tanah dan prosedur legal yang harus ditempuh dalam transaksi pertanahan. Melindungi hak atas tanah dan properti masyarakat adalah langkah penting menuju keadilan sosial dan kesejahteraan yang lebih merata," tambahnya.

Modus operandi mafia tanah sangat sistematis. Mereka sering memalsukan dokumen, melakukan penipuan, penggelapan, pendudukan ilegal, dan jual beli tanah sengketa. Keterlibatan oknum pejabat dan aparat penegak hukum semakin memperumit penanganan kasus ini.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menuntaskan 62 kasus mafia tanah pada tahun 2023, dengan 159 orang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, angka ini belum merepresentasikan keseluruhan permasalahan, mengingat masih banyak kasus yang belum terungkap.

Bamsoet berharap dengan keterlibatan aktif kurator dan notaris, proses verifikasi dan pengawasan akan lebih ketat. Hal ini diharapkan dapat mempersempit ruang gerak para mafia tanah dan melindungi hak-hak masyarakat atas tanahnya.

Lebih lanjut, Bamsoet juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses transaksi tanah. Dengan demikian, diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik-praktik curang dan melindungi masyarakat dari kerugian yang lebih besar.

Langkah-langkah yang lebih komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk memberantas mafia tanah secara efektif dan menyeluruh. Edukasi publik juga menjadi kunci penting dalam mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan ini.