Banyumas Incar Tambah Tanam 12.900 Hektare di April, Swasembada Pangan Jadi Target

Dinas Pertanian Banyumas optimistis target tambah tanam 12.900 hektare pada April 2025 tercapai, didukung ketersediaan pupuk subsidi dan imbauan percepatan tanam kepada petani.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menargetkan penambahan lahan tanam seluas 12.900 hektare pada bulan April 2025. Sasaran ini bertujuan untuk mendukung program swasembada pangan nasional. Target tersebut dicanangkan di Purwokerto, Banyumas, dan hingga tanggal 21 April, realisasinya telah mencapai 5.814 hektare. Upaya ini melibatkan petani, pemerintah daerah, dan Kementerian Pertanian.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dinpertan-KP) Kabupaten Banyumas, Jaka Budi Santosa, menjelaskan bahwa Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, telah mengeluarkan surat edaran yang mendorong percepatan tanam pada Musim Tanam (MT) II Tahun 2024-2025. Imbauan ini ditujukan terutama kepada petani yang telah menyelesaikan panen padi pada MT I. Mereka didorong untuk segera mengolah lahan dan menanam kembali, memanfaatkan curah hujan yang diharapkan masih cukup untuk mengairi tanaman, khususnya di lahan tadah hujan.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya kolaboratif antara pemerintah daerah dan Kementerian Pertanian. Hal ini terlihat dari rapat koordinasi yang dilakukan pada 19 April 2025 dengan melibatkan penyuluh pertanian dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Rapat tersebut membahas strategi untuk mencapai target luas tambah tanam yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Optimisme tinggi diungkapkan oleh Jaka Budi Santosa terkait pencapaian target ini, yang diyakini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap program swasembada pangan.

Jaka Budi Santosa memastikan ketersediaan pupuk subsidi di Banyumas mencukupi kebutuhan petani untuk MT II Tahun 2024-2025. Pernyataan ini sekaligus menjawab kekhawatiran akan kekurangan pupuk yang mungkin menghambat pencapaian target tambah tanam. "Terpenuhi, kuotanya banyak, enggak mungkin kekurangan pupuk," tegas Jaka.

Keyakinan tersebut diperkuat oleh informasi dari Manajer Penjualan Jawa Tengah IV PT Pupuk Indonesia (Persero), Dadi Rosida. Meskipun terdapat penurunan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2025 dibandingkan tahun 2024, Dadi Rosida memastikan alokasi tersebut masih mencukupi kebutuhan petani Banyumas. Alokasi pupuk urea pada tahun 2024 mencapai 20.354 ton, sedangkan pupuk NPK sebesar 14.807 ton. Pada tahun 2025, alokasi pupuk urea turun menjadi 18.350 ton, dan pupuk NPK menjadi 12.500 ton.

Hingga pertengahan Februari 2025, penyaluran pupuk urea telah mencapai hampir 11 persen (1.958 ton) dari total alokasi tahunan, dan pupuk NPK mencapai 12 persen (1.460 ton). Dadi Rosida optimistis alokasi pupuk tahun 2025 akan mencukupi kebutuhan petani, mengacu pada realisasi penyaluran tahun 2024 yang mencapai 82 persen untuk urea (16.720 ton dari 20.354 ton) dan 83 persen untuk NPK (12.343 ton dari 14.807 ton). "Mudah-mudahan dengan alokasi yang sekarang ini, kalau kita lihat realisasi tahun sebelumnya, Insyaallah bisa untuk mencukupi kebutuhan petani," kata Dadi.

Program percepatan tanam di Banyumas merupakan upaya strategis untuk mencapai swasembada pangan. Dengan target penambahan lahan tanam yang signifikan, diharapkan produksi padi dapat meningkat dan memenuhi kebutuhan pangan di daerah tersebut. Ketersediaan pupuk subsidi yang memadai menjadi faktor pendukung penting keberhasilan program ini.

Kerja sama antara pemerintah daerah, Kementerian Pertanian, petani, dan penyuluh pertanian sangat krusial dalam memastikan tercapainya target. Sosialisasi dan edukasi kepada petani mengenai teknik budidaya yang tepat dan efisien juga menjadi bagian penting dari strategi ini. Suksesnya program ini akan berdampak positif terhadap ketahanan pangan di Banyumas dan berkontribusi pada ketahanan pangan nasional.

Keberhasilan program ini akan berdampak positif bagi perekonomian petani dan masyarakat Banyumas secara keseluruhan. Peningkatan produksi padi akan meningkatkan pendapatan petani dan menjamin ketersediaan pangan yang cukup untuk masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.