Bappenas Bahas Dampak Penghentian Bantuan Luar Negeri AS: Program Kesehatan Terdampak?
Menteri PPN/Bappenas bertemu Dubes AS untuk membahas penghentian sementara bantuan luar negeri Amerika Serikat dan dampaknya terhadap program pembangunan di Indonesia, terutama program kesehatan seperti HIV/AIDS dan TBC.
Jakarta, 7 Februari 2024 - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy, baru-baru ini bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdir. Pertemuan tersebut difokuskan pada dampak kebijakan penghentian sementara bantuan luar negeri AS terhadap program-program pembangunan penting di Indonesia.
Pertemuan penting ini digelar di Gedung Bappenas, Jakarta. Dalam keterangan resminya, Menteri Pambudy mengungkapkan kekhawatirannya. Penghentian bantuan luar negeri AS dikhawatirkan akan mengganggu sejumlah program krusial, terutama yang berkaitan dengan penanganan HIV/AIDS, TBC, dan penyediaan peralatan medis. "Kami berharap dapat memperoleh pemahaman lebih lanjut mengenai kebijakan ini dan dampaknya terhadap program yang sedang berjalan," ujar Menteri Pambudy.
Penjelasan Penghentian Bantuan
Dubes AS Kamala Shirin Lakhdir menjelaskan bahwa penghentian sementara bantuan ini merupakan bagian dari proses evaluasi internal. Proses ini dilakukan berdasarkan arahan Presiden AS, Donald Trump. Tujuannya adalah untuk memastikan semua program bantuan luar negeri AS selaras dengan prioritas kebijakan luar negeri AS saat ini. Hal ini merupakan langkah penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana bantuan.
Meskipun bantuan dihentikan sementara, Dubes Lakhdir memastikan bahwa ada pengecualian. Bantuan darurat tertentu, seperti penyediaan obat-obatan untuk penanganan HIV/AIDS, tetap akan diberikan. "Kedutaan Besar Amerika Serikat tetap menjalankan kerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk mendukung logistik dan sistem pengiriman pengobatan," kata Dubes Lakhdir, memberikan jaminan agar program-program vital tetap berjalan.
Kerja Sama Indonesia-AS: Fokus pada Pembangunan Berkelanjutan
Indonesia, melalui Kementerian PPN/Bappenas, telah lama menjalin kerja sama yang erat dengan Pemerintah AS dalam mendukung agenda pembangunan. Salah satu contoh kerja sama yang signifikan adalah melalui program Millennium Challenge Corporation (MCC). Program MCC, yang berfokus pada penguatan infrastruktur dan pengembangan kapasitas ekonomi, tidak termasuk dalam kebijakan penghentian sementara bantuan luar negeri ini.
Inisiatif Compact-II, yang saat ini sedang dipersiapkan bersama Kementerian PPN/Bappenas, juga akan tetap berjalan sesuai rencana. Hal ini menunjukkan komitmen kuat kedua negara dalam melanjutkan kerja sama pembangunan. "Hal ini mencerminkan pentingnya hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi kedua negara," tegas Menteri Pambudy.
Komitmen Indonesia untuk Kerja Sama Bilateral
Menteri PPN/Bappenas menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk menjaga dan memperkuat hubungan kerja sama pembangunan dengan AS. Kerja sama ini telah memberikan manfaat nyata bagi kedua negara selama bertahun-tahun. "Kerja sama pembangunan antara Indonesia dan Amerika Serikat adalah hubungan bersejarah yang telah memberikan manfaat nyata bagi kedua negara. Indonesia berkomitmen untuk memastikan kemitraan ini tetap kokoh dan produktif, sekaligus terus mendukung visi bersama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan," pungkas Kepala Bappenas.
Pertemuan ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Indonesia dan AS dalam menghadapi perubahan kebijakan. Meskipun ada penghentian sementara bantuan, kedua negara tetap berkomitmen untuk melanjutkan kerja sama yang saling menguntungkan demi pembangunan berkelanjutan.