Bappenas Dorong Danantara Jadi Motor Investasi Strategis untuk Indonesia

Bappenas mendorong BPI Danantara sebagai motor utama investasi strategis demi pertumbuhan ekonomi Indonesia 8 persen di 2029, serta mengatasi kemiskinan dan ketahanan pangan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menekankan peran krusial Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam meningkatkan daya saing Indonesia. Pertemuannya dengan CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, di Jakarta pada Senin, 3 Juli 2023, membahas sinergi untuk mendorong investasi strategis yang berdampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029.

Rachmat menjelaskan bahwa investasi yang dikelola Danantara harus memberikan dampak signifikan, terutama dalam mengatasi masalah sosial ekonomi seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Pemerintah telah menyiapkan program intervensi strategis, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan masyarakat, perbaikan sekolah, dan peningkatan infrastruktur di pedesaan, untuk mendukung peran Danantara.

Integrasi program pemerintah dalam satu tahun ke depan menjadi fokus utama. Danantara diharapkan dapat mendorong investasi dan menciptakan dampak sosial yang mendukung program-program strategis tersebut. Diskusi juga membahas berbagai model pengelolaan investasi, termasuk model Temasek (Singapura) dan model Tiongkok, untuk dipelajari dan diadaptasi.

Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen untuk berkolaborasi dengan Danantara melalui Nota Kesepahaman Bersama. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan pemanfaatan sumber daya. Tantangan birokrasi juga dibahas, dengan penekanan pada pentingnya birokrasi sebagai motor percepatan pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden RI. Birokrasi harus mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi.

Bappenas menegaskan komitmennya untuk terus mendukung Danantara dalam mewujudkan investasi yang berdampak luas bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Setiap kebijakan investasi harus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kerja sama yang erat antara pemerintah dan Danantara diharapkan dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan bagi Indonesia.

Model investasi yang berhasil di negara lain, seperti Singapura dan Tiongkok, akan dipelajari untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas investasi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Pemerintah juga berkomitmen untuk mengatasi hambatan birokrasi yang sering menghambat implementasi kebijakan.

Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan untuk memastikan akses pangan yang cukup dan berkualitas bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga fokus pada pembangunan masyarakat, perbaikan sekolah, dan peningkatan infrastruktur di pedesaan. Semua program ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah, Danantara diharapkan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong investasi strategis di Indonesia. Investasi ini akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengatasi berbagai tantangan sosial ekonomi yang dihadapi Indonesia. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting untuk mencapai tujuan ini.

Pemerintah menyadari pentingnya peran sektor swasta dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan sektor swasta. Hal ini akan mendorong investasi yang lebih besar dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.

Peningkatan investasi strategis melalui kolaborasi Bappenas dan BPI Danantara diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Komitmen pemerintah untuk mengatasi hambatan birokrasi dan mendukung program-program intervensi strategis akan semakin memperkuat upaya ini.