Bawaslu Awasi Pengosongan Kotak Suara Pilkada Bengkulu, KPU Lelang Logistik

Bawaslu Kota Bengkulu mengawasi pengosongan kotak suara Pilkada 2024 untuk memastikan transparansi, sementara KPU melelang logistik bekas pemilihan, termasuk lebih dari 48 ribu kilogram kertas dan kardus.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bengkulu mengawasi ketat proses pengosongan kotak suara pasca-Pilkada 2024. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan transparan dan sesuai prosedur. Hal ini diungkapkan Ketua Bawaslu Kota Bengkulu, Rahmat Hidayat, melalui sambungan telepon pada Kamis lalu.

Rahmat Hidayat menekankan pentingnya pengawasan ini untuk menjamin keabsahan hasil pemilihan. "Kami memastikan bahwa semua tahapan pengosongan kotak suara berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin keabsahan hasil pemilihan," tegasnya. Selain memastikan transparansi, pengawasan juga bertujuan mencegah potensi penyalahgunaan dan menjaga integritas seluruh proses Pilkada. Langkah ini merupakan bagian penting dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Bengkulu.

Proses pengawasan ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengecekan jumlah kotak suara, hingga verifikasi isi dan kondisi kotak suara sebelum akhirnya dikosongkan. Semua proses didokumentasikan dengan teliti untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah potensi kecurangan.

Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu menggelar lelang terbuka untuk logistik bekas Pilkada 2024. Anggi Stephensent dari Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Bengkulu menjelaskan bahwa proses pelelangan ini sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Setelah pemilihan, terdapat logistik seperti kotak suara, surat suara, bilik suara, dan lainnya. KPU RI telah menerbitkan surat yang mengatur bahwa logistik tersebut harus direstitusi dan diproses untuk dilelang," jelas Anggi. Jumlah logistik yang dilelang cukup signifikan, dengan total bahan kertas dan kardus mencapai lebih dari 48 ribu kilogram.

Lelang terbuka ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Informasi mengenai lelang dapat diakses melalui situs web resmi dan media sosial KPU Kota Bengkulu, seperti Facebook dan Instagram. Bagi masyarakat yang tertarik dan memenuhi persyaratan, dapat mengikuti proses lelang ini.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Sekretariat KPU Kota Bengkulu dan pejabat pembuat komitmen (PPK). Anggi menambahkan bahwa hasil dari lelang ini akan disetorkan ke pendapatan negara sesuai dengan regulasi yang berlaku, memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Baik Bawaslu maupun KPU Kota Bengkulu menekankan komitmen mereka terhadap transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan ketat oleh Bawaslu memastikan integritas proses Pilkada, sementara lelang terbuka oleh KPU menunjukkan upaya pengelolaan aset negara yang transparan dan bertanggung jawab. Kedua lembaga ini memainkan peran krusial dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.

Ke depan, diharapkan sinergi antara Bawaslu dan KPU akan terus ditingkatkan untuk memastikan setiap tahapan pemilu berjalan lancar, jujur, dan adil. Transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan publik dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting dalam mengawasi jalannya proses demokrasi ini.

Dengan pengawasan yang ketat dan proses yang transparan, diharapkan Pilkada di Bengkulu dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Hal ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan mendorong partisipasi politik yang lebih aktif.