Bawaslu Gorontalo Utara Usut Dugaan Pelanggaran PSU Pilkada 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Gorontalo Utara tengah memproses laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024, dengan beberapa laporan yang telah masuk dari berbagai wilayah.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, saat ini tengah menangani laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024. Proses hukum sedang berjalan untuk menyelidiki berbagai laporan yang telah diterima. Kejadian ini berlokasi di Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, dan proses penyelidikan dimulai setelah pelaksanaan PSU pada 19 April 2025.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas (HP2H) Bawaslu Gorontalo Utara, Fadli Bukoting, memberikan pernyataan resmi terkait hal ini. Ia menjelaskan bahwa beberapa laporan dugaan pelanggaran sedang dalam proses penyelidikan dan hasilnya akan diumumkan kepada publik. Proses ini melibatkan verifikasi bukti dan kesaksian dari berbagai pihak.

Bawaslu Gorontalo Utara menekankan pentingnya bukti dalam proses penyelidikan ini. Fadli Bukoting menegaskan bahwa meskipun laporan telah diterima, Bawaslu akan memverifikasi kebenaran setiap kesaksian dan bukti yang diajukan. Hanya laporan yang didukung bukti yang akan diproses lebih lanjut. Proses ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan integritas proses Pilkada.

Proses pengawasan PSU di 245 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 11 kecamatan dan 123 desa di Gorontalo Utara telah dilakukan secara ketat. Namun, Bawaslu mencatat beberapa temuan yang perlu ditindaklanjuti. Beberapa TPS menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sehari sebelum hari pemungutan suara (H-1). Ini menjadi catatan penting yang sedang diselidiki lebih lanjut.

Selain itu, terdapat tiga TPS yang menolak pemilih karena tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sebelas TPS lainnya memulai pemungutan suara lebih dari pukul 07.30 WITA karena berbagai alasan. Semua temuan ini tercatat dalam Sistem Informasi Pengawasan Pemilihan (Siwaslih).

Terdapat juga tiga TPS yang mengalami kesalahan dalam pengisian daftar hadir. Kesalahan administrasi ini juga menjadi bagian dari penyelidikan Bawaslu. Semua temuan tersebut menjadi bagian dari proses penyelidikan yang sedang dilakukan untuk memastikan integritas pemilu.

Laporan dugaan pelanggaran juga diterima dari beberapa daerah, termasuk Atinggola, Sumalata Timur, dan Tolinggula. Bawaslu akan menyelidiki semua laporan ini secara menyeluruh dan transparan. Proses penyelidikan ini akan memastikan bahwa semua dugaan pelanggaran akan ditangani sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bawaslu Gorontalo Utara menegaskan komitmennya untuk memproses semua laporan dugaan pelanggaran secara profesional dan adil. Mereka menekankan pentingnya bukti dan kesaksian dalam proses penyelidikan. "Mengingat segala sesuatu atau siapa yang mendalilkan adanya dugaan pelanggaran, misalnya tindakan melawan hukum maka yang bersangkutan yang harus membuktikan," kata Fadli Bukoting.

Proses penyelidikan ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, hingga pengambilan keputusan. Bawaslu akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan proses penyelidikan berjalan lancar dan objektif. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama dalam proses ini.

Hasil penyelidikan akan diumumkan kepada publik setelah proses selesai. Bawaslu berharap proses ini dapat memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses Pilkada. Proses ini juga diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Bawaslu berkomitmen untuk menjaga integritas proses Pilkada dan memastikan bahwa setiap pelanggaran yang terbukti akan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses ini merupakan bagian penting dari upaya untuk menciptakan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil.

Dengan pengawasan yang ketat dan proses penyelidikan yang transparan, diharapkan Pilkada di Gorontalo Utara dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang terpilih secara demokratis.