BBM Satu Harga: Strategi Cegah Penyalahgunaan Subsidi dan Menuju Keadilan Energi?

Ekonom Putra Adhiguna menilai kebijakan BBM satu harga penting untuk mencegah penyalahgunaan subsidi dan mendorong pemerataan harga BBM di seluruh Indonesia, serta pemanfaatan teknologi digital untuk pengawasan yang lebih efektif.

Jakarta, 21 Februari 2024 - Managing Director Energy Shift Institute, Putra Adhiguna, menyatakan bahwa kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga merupakan langkah krusial dalam mencegah penyalahgunaan subsidi BBM yang selama ini menjadi masalah di Indonesia. Penerapan kebijakan ini diharapkan dapat memastikan subsidi tepat sasaran dan mengurangi praktik penyelewengan di lapangan. Pernyataan ini disampaikan Putra di Jakarta, Jumat lalu.

Putra menjelaskan, selama masih terdapat disparitas harga BBM antarwilayah, potensi penyimpangan akan tetap ada. Oleh karena itu, kebijakan BBM satu harga dinilai sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Ia menekankan pentingnya pengawasan yang ketat untuk memastikan subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Lebih lanjut, Putra juga menyoroti peran teknologi digital dalam mengawasi distribusi BBM. Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) diyakini dapat meningkatkan pengawasan dan analisis terhadap tren konsumsi BBM, sehingga penyimpangan dapat dideteksi lebih akurat. Namun, ia mengingatkan pentingnya integrasi yang baik antara sistem teknologi dan titik-titik kunci penyaluran BBM untuk memaksimalkan efektivitas pengawasan.

Putra menambahkan, "Secara konsep, menuju subsidi yang tersasar lebih baik dan harga BBM yang merata adalah kondisi yang ideal. Subsidi BBM saat ini terus menerus digunakan orang mampu dan industri yang tak berhak, sehingga yang penting adalah langkah kecil untuk pemantauan dan penyasaran BBM subsidi tersebut." Hal ini menunjukkan betapa pentingnya strategi tepat sasaran dalam penyaluran subsidi BBM.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2025, Kamis (20/2), mengusulkan penghapusan BBM bersubsidi pada 2027 dan penggantinya dengan skema subsidi langsung kepada penerima manfaat. Usulan ini telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Luhut juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi AI untuk membantu PT Pertamina (Persero) dalam mendata penerima subsidi secara lebih akurat. Ia optimistis bahwa dengan teknologi AI, subsidi dapat diberikan kepada mereka yang berhak, sehingga dapat menghemat biaya negara dalam jumlah besar. "Subsidi (ke depan) diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat. Saya pikir itu yang terbaik sehingga kita bisa menghemat miliaran dolar," ujarnya.

Meskipun kebijakan BBM satu harga menawarkan solusi yang menjanjikan, implementasinya tetap menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan ketersediaan BBM di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil. Distribusi yang merata dan efisien menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.

Selain itu, pengawasan yang ketat dan efektif juga diperlukan untuk mencegah praktik penyelewengan. Pemanfaatan teknologi AI, seperti yang disarankan oleh Putra Adhiguna, dapat membantu dalam hal ini. Namun, dibutuhkan juga sumber daya manusia yang terampil dan komitmen dari semua pihak terkait untuk memastikan keberhasilan implementasi.

Keberhasilan kebijakan BBM satu harga tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi. Pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat, terutama masyarakat miskin, tidak terbebani oleh kenaikan harga BBM. Program-program bantuan sosial yang tepat sasaran dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi dampak sosial dari kebijakan ini.

Kesimpulannya, kebijakan BBM satu harga merupakan langkah strategis dalam mewujudkan keadilan energi dan mencegah penyalahgunaan subsidi. Namun, keberhasilannya bergantung pada implementasi yang terencana, pengawasan yang ketat, dan dukungan dari semua pihak terkait. Pemanfaatan teknologi AI dan program bantuan sosial yang tepat sasaran dapat menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini dalam jangka panjang.