Belum Ada RS di Papua Barat yang Penuhi Standar KRIS BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan Manokwari menyatakan hingga saat ini belum ada rumah sakit di Papua Barat yang memenuhi 12 kriteria Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, dengan target kepatuhan paling lambat 1 Juli 2025.

Manokwari, 3 Maret 2024 (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Manokwari mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada rumah sakit di Provinsi Papua Barat yang berhasil memenuhi ke-12 kriteria Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Manokwari, Dwi Sulistyono Yudo, di Manokwari pada Senin lalu. Keterlambatan pemenuhan standar ini menimbulkan pertanyaan besar tentang akses layanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan di wilayah tersebut.

Tujuan utama dari penerapan KRIS adalah untuk menjamin kesetaraan layanan bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan, memastikan mereka mendapatkan perlakuan dan fasilitas yang sama di seluruh Indonesia. Ke-12 komponen KRIS meliputi berbagai aspek, mulai dari sarana dan prasarana ruang rawat inap hingga kualitas pelayanan medis. Namun, hingga saat ini, belum ada rumah sakit di Papua Barat yang mampu memenuhi seluruh kriteria tersebut.

Dwi Sulistyono Yudo menjelaskan bahwa pada tahun 2024, hanya RSUD Fakfak yang dipilih sebagai program percontohan KRIS. Meskipun demikian, hasil penilaian pada 31 Desember 2024 menunjukkan bahwa RSUD Fakfak pun belum sepenuhnya memenuhi ke-12 kriteria tersebut. Kondisi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh seluruh rumah sakit di Papua Barat dalam memenuhi standar KRIS yang telah ditetapkan.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 secara rinci mengatur ke-12 kriteria KRIS. Kriteria tersebut mencakup aspek bangunan, seperti tingkat porositas, ventilasi, pencahayaan, hingga kelengkapan tempat tidur dan nakas. Selain itu, pengaturan suhu dan kelembaban ruangan, pembagian ruang berdasarkan jenis kelamin dan usia, serta kualitas kamar mandi juga menjadi pertimbangan penting.

Kriteria lainnya meliputi kepadatan ruang rawat, kualitas tempat tidur dan tirai pembatas, ketersediaan kamar mandi dengan standar aksesibilitas, dan outlet oksigen. Pemenuhan seluruh kriteria ini menunjukkan komitmen rumah sakit dalam memberikan layanan kesehatan yang berkualitas dan aman bagi pasien.

BPJS Kesehatan, menurut Dwi Sulistyono Yudo, hanya bertugas untuk melakukan penilaian terhadap kesiapan rumah sakit dalam memenuhi kriteria KRIS sesuai standar Kemenkes. Sementara itu, tanggung jawab untuk memastikan rumah sakit memenuhi standar tersebut sepenuhnya berada di tangan Kementerian Kesehatan.

Pemerintah pusat menargetkan seluruh rumah sakit untuk memenuhi kriteria KRIS paling lambat 1 Juli 2025. Namun, kenyataannya, hingga saat ini belum ada rumah sakit di Papua Barat yang siap. BPJS Kesehatan akan terus memantau perkembangan dan kesiapan rumah sakit dalam memenuhi standar KRIS.

Dwi Sulistyono Yudo menambahkan, "Apakah RS sanggup untuk melengkapi kriteria KRIS hingga 1 Juli 2025 atau tidak, itu murni kewenangan Kemenkes. Jika kemudian apakah akan muncul diskresi, diperpanjang atau tidak, misalnya 1 tahun agar RS bisa memenuhi, tentu kami juga ikut."

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan KRIS di Papua Barat sangat bergantung pada dukungan dan komitmen penuh dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan, untuk membantu rumah sakit dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan. Percepatan pemenuhan standar ini sangat penting untuk menjamin akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Papua Barat.

Ke depan, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan rumah sakit di Papua Barat untuk mengatasi tantangan dalam memenuhi standar KRIS. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh peserta BPJS Kesehatan di wilayah tersebut dapat memperoleh layanan kesehatan yang layak dan setara dengan daerah lainnya.