Bengkayang Fokus pada 7 Isu Strategis di Musrenbang RKPD 2026

Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, menetapkan tujuh isu strategis dalam Musrenbang RKPD tingkat kecamatan tahun 2026 untuk mewujudkan visi Bengkayang yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.

Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, tengah fokus pada tujuh isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini terungkap dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) tingkat kecamatan tahun 2026 yang baru saja digelar.

Sekretaris Daerah Bengkayang, Yustianus, memaparkan tujuh isu strategis tersebut. Isu-isu ini diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan di Kabupaten Bengkayang. Tujuh isu strategis tersebut meliputi: peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan aksesibilitas; penurunan angka kemiskinan dan stunting; pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing ekonomi lokal; peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan berinovasi; peningkatan tata kelola pemerintah dan reformasi birokrasi serta optimalisasi pendapatan daerah; pengembangan potensi SDA dan ekosistem ketahanan pangan; serta optimalisasi penyelenggaraan pemanfaatan ruang, lingkungan hidup, ketahanan bencana dan kondusivitas wilayah.

Yustianus menambahkan, Musrenbang RKPD ini sejalan dengan tema yang diusung, yaitu 'Penguatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Lestari, Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan serta Penguatan Ekonomi Lokal'. Tema ini diharapkan mampu menjadi pedoman dalam pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Bengkayang: 'Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan'.

Musrenbang kecamatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun ini merupakan wadah penting bagi para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan. Di forum ini, prioritas pembangunan di setiap desa/kelurahan ditentukan, usulan kegiatan pembangunan dimatangkan, dan rencana kegiatan lintas desa/kelurahan disepakati. Proses ini diawali dengan pra-musrembang kecamatan.

Yustianus juga menekankan pentingnya efisiensi belanja pemerintah. Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah daerah diharuskan melakukan efisiensi belanja hingga 50 persen untuk belanja perjalanan dinas. Pembatasan belanja honorarium, pengurangan belanja pendukung tanpa output terukur, dan fokus pada target kinerja pelayanan publik juga menjadi poin penting. Pemerintah juga didorong untuk lebih selektif dalam memberikan hibah langsung.

Kebijakan efisiensi belanja ini tidak hanya berlaku di Bengkayang, tetapi juga di seluruh Indonesia, termasuk kementerian dan lembaga lainnya. Fokus utama efisiensi ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik.

Dengan ditetapkannya tujuh isu strategis ini, diharapkan pembangunan di Kabupaten Bengkayang dapat lebih terarah dan terukur. Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan keberhasilan program-program pembangunan yang direncanakan. Efisiensi anggaran yang diterapkan juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Bengkayang.

Melalui Musrenbang RKPD ini, Pemerintah Kabupaten Bengkayang berharap dapat mewujudkan visi daerah yang telah ditetapkan, yaitu Bengkayang yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. Proses perencanaan yang partisipatif dan efisiensi anggaran menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai visi tersebut.