BI Diminta Perkuat Rupiah di Perbatasan RI-PNG, Atasi Penggunaan Kina

Pemerintah Provinsi Papua meminta Bank Indonesia meningkatkan edukasi dan inovasi untuk memperkuat penggunaan rupiah di perbatasan RI-Papua Nugini, guna mengurangi peredaran kina.

Pemerintah Provinsi Papua melalui Penjabat Gubernur Ramses Limbong, menyampaikan harapannya kepada Bank Indonesia (BI) untuk memperkuat penggunaan mata uang rupiah di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini (PNG). Permintaan ini disampaikan di Jayapura pada Rabu, 5 Maret 2024, menyusul masih ditemukannya peredaran mata uang kina di wilayah perbatasan meskipun tidak secara terang-terangan.

Ramses Limbong menekankan pentingnya penguatan rupiah di wilayah perbatasan mengingat pertumbuhan ekonomi yang signifikan di kawasan tersebut, terutama di pasar-pasar perbatasan. Ia menyoroti masih adanya penggunaan kina sebagai alat transaksi, yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius dari BI. "Daerah perbatasan memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus di mana di sana terdapat pasar perbatasan," kata Ramses Limbong. "Oleh sebab itu saya minta agar edukasi dan sosialisasi agar lebih gencar lagi dilakukan agar para pedagang dapat lebih paham pentingnya penggunaan uang rupiah," tambahnya.

Lebih lanjut, Pemprov Papua juga mendorong BI dan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) untuk berinovasi dalam mempermudah proses penukaran kina ke rupiah. Inovasi ini dinilai krusial untuk memaksimalkan penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini selaras dengan upaya pemerintah untuk menegaskan kedaulatan ekonomi nasional di wilayah perbatasan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Faturachman, menanggapi permintaan tersebut dengan menjelaskan bahwa BI secara rutin melakukan edukasi kepada para pedagang di Pasar Skow untuk menggunakan rupiah dalam transaksi jual beli. BI juga mendorong perbankan untuk kembali membuka layanan money changer di daerah perbatasan guna mempermudah penukaran mata uang asing.

Faturachman menambahkan bahwa saat ini terdapat empat Kegiatan Usaha Pertukaran Valuta Asing (KUPVA) di wilayah perbatasan. Namun, BI berharap agar perbankan dapat meningkatkan jumlah layanan penukaran valas, sambil tetap menjalankan layanan kas keliling di daerah perbatasan. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat terhadap layanan penukaran mata uang dan mendorong penggunaan rupiah.

BI menyadari pentingnya peran perbankan dalam memperkuat penggunaan rupiah di perbatasan. Dengan tersedianya layanan penukaran mata uang yang memadai, diharapkan masyarakat akan lebih mudah bertransaksi menggunakan rupiah. Hal ini juga akan membantu mengurangi peredaran mata uang asing di wilayah perbatasan dan memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia.

Pemerintah Provinsi Papua dan Bank Indonesia sepakat bahwa penguatan penggunaan rupiah di perbatasan membutuhkan strategi yang terintegrasi. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah merupakan langkah kunci. Selain itu, inovasi dalam layanan perbankan, seperti peningkatan jumlah money changer dan layanan kas keliling, juga sangat penting untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan penukaran mata uang.

Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia, diharapkan penggunaan rupiah di wilayah perbatasan RI-PNG dapat semakin meningkat. Hal ini akan memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan secara berkelanjutan. Penguatan rupiah juga akan memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi dan sosial di kawasan perbatasan.

Ke depannya, perlu adanya evaluasi berkala terhadap efektivitas program-program penguatan rupiah di perbatasan. Evaluasi ini akan membantu mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi serta merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, penggunaan rupiah di perbatasan dapat menjadi lebih optimal dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh BI dan Pemprov Papua dalam memperkuat penggunaan rupiah di perbatasan masih perlu dijelaskan lebih lanjut. Namun, komitmen bersama untuk meningkatkan edukasi dan inovasi dalam layanan perbankan menunjukkan keseriusan dalam mengatasi masalah peredaran kina di wilayah perbatasan.