BI Longgarkan Insentif GWM: Dorongan untuk Pariwisata Bali?
Bank Indonesia melonggarkan insentif Giro Wajib Minimum (GWM) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Bali, khususnya sektor pariwisata yang menjadi kontributor utama PDRB.
Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali menilai pelonggaran insentif Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar lima persen dapat memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata di Pulau Dewata. Kebijakan ini memberikan tambahan likuiditas bagi perbankan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan penyaluran kredit, terutama kepada pelaku usaha di sektor pariwisata. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan BI Bali, Erwin Soeriadimadja, dalam forum Balinomics di Denpasar, Bali, Selasa, 25 Februari 2025.
Keputusan ini didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali yang menunjukkan kontribusi signifikan sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali. Pada tahun 2024, penyediaan akomodasi dan makan minum menyumbang 21,75 persen dari sisi produksi PDRB Bali. Selain itu, konsumsi rumah tangga, yang sebagian besar dipengaruhi oleh sektor pariwisata, berkontribusi sebesar 51,54 persen terhadap PDRB Bali. Dengan demikian, pertumbuhan sektor pariwisata akan berdampak besar pada perekonomian Bali secara keseluruhan.
Pelonggaran GWM ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kredit di Bali. Pertumbuhan penyaluran kredit secara nasional memang mencapai 10,27 persen pada akhir 2024, namun di Bali sendiri mencapai 8,9 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 yang hanya sebesar 6,11 persen. Realisasi kredit perbankan di Bali pada tahun 2024 mencapai Rp112,3 triliun, meningkat dari Rp105,1 triliun di tahun 2023. Potensi pertumbuhan ini sangat besar, terutama untuk sektor pariwisata yang menyerap banyak tenaga kerja.
Insentif GWM dan Dampaknya terhadap Sektor Pariwisata
Sebelumnya, BI telah menaikkan insentif GWM dari empat persen menjadi lima persen dari total dana pihak ketiga (DPK). Insentif ini diberikan kepada perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor padat karya, termasuk sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum), perdagangan, pertanian, perikanan, dan konstruksi. Dengan insentif ini, perbankan dapat mengurangi setoran giro di BI hingga lima persen, mengingat sebelumnya perbankan wajib menempatkan giro rupiah sebesar sembilan persen dari total DPK.
Pelonggaran ini diharapkan mampu meningkatkan likuiditas perbankan, sehingga perbankan lebih leluasa menyalurkan kredit ke sektor riil, khususnya UMKM di sektor pariwisata. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Bali.
"Kami dorong sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi potensial di daerah," ujar Erwin Soeriadimadja menjelaskan alasan di balik kebijakan ini. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian Bali.
Selain insentif GWM, BI juga memberikan insentif lain untuk mendukung UMKM, seperti merchant discount rate (MDR) nol persen untuk transaksi digital berbasis QRIS dan pembebasan biaya transaksi QRIS untuk badan layanan umum mulai 14 Maret 2025.
Dukungan Kebijakan Lain untuk UMKM
BI juga memberikan dukungan tambahan berupa diskon merchant discount rate (MDR) sebesar nol persen untuk transaksi digital berbasis kode batang Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) bagi UMKM. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong digitalisasi transaksi dan mempermudah akses pasar bagi UMKM. Lebih lanjut, transaksi QRIS untuk badan layanan umum juga dibebaskan dari biaya, mulai 14 Maret 2025, sebelumnya dikenakan biaya empat persen.
"Tiga rangkaian kebijakan tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," tegas Erwin. Ketiga kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang positif dan mendorong pertumbuhan ekonomi Bali secara berkelanjutan.
Dengan adanya berbagai insentif dan dukungan tersebut, diharapkan sektor pariwisata Bali dapat semakin berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah. BI optimistis bahwa kebijakan ini akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Bali di masa mendatang.
Secara keseluruhan, upaya BI ini menunjukkan komitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Bali, khususnya sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Dengan adanya dukungan kebijakan yang komprehensif, diharapkan perekonomian Bali dapat semakin kuat dan berdaya saing.