Billy Mambrasar Dorong Optimalisasi Gas Alam untuk Kemandirian Pupuk Nasional

Duta Energi Pertamina, Billy Mambrasar, mendorong optimalisasi gas alam untuk produksi pupuk nasional guna mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan ketahanan pangan Indonesia.

Jakarta, 31 Januari 2024 - Duta Energi Pertamina, Billy Mambrasar, menyoroti pentingnya optimalisasi gas alam untuk produksi pupuk dalam negeri. Hal ini bertujuan mengurangi ketergantungan impor dan memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga. Pernyataan ini disampaikannya di Jakarta, Jumat lalu.

Indonesia memiliki kebutuhan pupuk nasional yang signifikan, mencapai 13,5 juta ton per tahun. Sayangnya, produksi dalam negeri pada tahun 2023 baru mampu memenuhi sekitar 3,5 juta ton. Akibatnya, pemerintah harus mengimpor 1,9 juta ton pupuk untuk menutupi kekurangan tersebut. Defisit ini menjadi perhatian serius karena pupuk merupakan elemen kunci produktivitas pertanian.

Menurut Billy, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Youth Energy & Environment Council (YeC), "Pupuk adalah faktor utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian, terutama untuk mendukung program food estate dan Makan Bergizi Gratis. Untuk itu, kita harus meningkatkan produksi pupuk dalam negeri dengan memanfaatkan gas alam secara maksimal."

Lebih lanjut, Billy menjelaskan bahwa gas alam merupakan bahan baku utama dalam produksi pupuk. Industri pupuk merupakan sektor terbesar yang menggunakan gas bumi domestik. Namun, pemanfaatan gas untuk industri pupuk saat ini masih rendah, hanya sekitar 12,39 persen dari total produksi gas nasional. Sebagian besar alokasi gas masih digunakan untuk pemenuhan kebutuhan energi.

Billy, yang juga menjabat sebagai Staf Khusus Presiden RI bidang Inovasi, Pendidikan, dan Daerah Terluar di era pemerintahan Joko Widodo, menekankan potensi besar gas alam Indonesia, khususnya di Bontang yang berkontribusi sekitar 31 persen terhadap total produksi gas nasional. Peningkatan alokasi gas untuk industri pupuk dapat meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi beban impor.

Ia juga menyinggung bahwa biaya gas alam mencapai sekitar 58,48 persen dari total biaya produksi pupuk. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung peningkatan produksi gas domestik sangat krusial untuk menjaga harga pupuk tetap terjangkau bagi petani. Tanpa kebijakan strategis, Indonesia berpotensi menghadapi krisis pupuk yang dapat mengancam ketahanan pangan.

Subsidi pupuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini mencapai Rp40,68 triliun untuk 7,3 juta ton pupuk. Namun, kebutuhan masih kekurangan 3,4 juta ton dari total kebutuhan 10,7 juta ton. Untuk mengatasi hal ini, Billy mendorong pemerintah untuk meningkatkan eksplorasi dan produksi gas alam.

Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan insentif kepada industri gas untuk menarik investasi dalam pengembangan lapangan gas baru. Transparansi informasi dan data potensi migas juga penting untuk menarik minat investor. Impor gas hanya boleh menjadi pilihan terakhir, dengan prioritas utama pada peningkatan produksi gas domestik. "Pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakan yang memperkuat produksi gas alam dalam negeri. Dengan begitu, kita bisa mengamankan kebutuhan pupuk nasional dan mendukung ketahanan pangan Indonesia," tutup Billy.