BMKG dan Kemenhut Siap Cegah Karhutla 2025: Modifikasi Cuaca Jadi Andalan

BMKG dan Kemenhut bahas upaya pencegahan dini karhutla 2025, modifikasi cuaca jadi opsi utama antisipasi musim kemarau.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) secara intensif mengoordinasikan upaya pencegahan dini kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang musim kemarau 2025. Kerja sama ini difokuskan pada langkah-langkah strategis untuk meminimalisir risiko kebakaran yang meluas, khususnya di wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami musim kemarau ekstrem.

Salah satu strategi kunci yang dibahas adalah operasi modifikasi cuaca. Anggota DTC Kedeputian Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo, menyatakan bahwa modifikasi cuaca menjadi salah satu opsi utama dalam upaya pencegahan karhutla. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi yang digelar di Jakarta pada 14 Maret 2024. "Operasi modifikasi cuaca di provinsi rawan karhutla akan dikoordinasikan dengan Kemenhut untuk merespons potensi karhutla pada kemarau tahun ini," ujar Budi Harsoyo.

BMKG telah melakukan analisis klimatologi untuk memprediksi puncak musim kemarau 2025. Berdasarkan analisis tersebut, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Juni, Juli, dan Agustus. Persiapan untuk menghadapi musim kemarau ini telah dimulai, termasuk oleh lembaga-lembaga terkait lainnya. Semua kebutuhan untuk operasi modifikasi cuaca dan langkah pencegahan lainnya sedang dipersiapkan secara matang.

BMKG memprediksi pola musim kemarau 2025 berdasarkan perbandingan dengan rata-rata klimatologis periode 1991-2020. Hasil analisis menunjukkan variasi pola musim kemarau di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 207 zona musim (30 persen) diprediksi akan mengalami awal musim kemarau sesuai dengan kondisi normal. Wilayah-wilayah ini meliputi Sumatera, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Utara, sebagian Maluku, dan sebagian Maluku Utara.

Sebanyak 204 zona musim (29 persen) diprediksi akan mengalami permulaan musim kemarau yang lebih mundur dari biasanya. Sementara itu, 104 zona musim (22 persen) diprediksi akan mengalami permulaan musim kemarau yang lebih maju. BMKG telah memetakan zona-zona musim tersebut secara detail untuk memudahkan upaya pencegahan karhutla yang terarah.

Prediksi BMKG juga menunjukkan bahwa 416 zona musim (60 persen) diperkirakan akan mengalami musim kemarau dengan kondisi normal. Wilayah ini mencakup sebagian besar Sumatera, Jawa Timur, Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, Maluku, dan sebagian besar Pulau Papua. Sedangkan, 185 zona musim (26 persen) diprediksi akan mengalami musim kemarau di atas normal, meliputi sebagian kecil Aceh, sebagian besar Lampung, Jawa Barat dan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian kecil Sulawesi hingga Papua bagian tengah.

Terakhir, 98 zona musim (14 persen) diprediksi akan mengalami musim kemarau di bawah normal, yang berarti lebih kering dari kondisi klimatologisnya. Wilayah ini meliputi Sumatera bagian utara, sebagian kecil Kalimantan Barat, Sulawesi bagian tengah, Maluku Utara, dan Papua bagian selatan. Informasi ini sangat krusial dalam menentukan strategi dan alokasi sumber daya untuk pencegahan karhutla.

Koordinasi intensif antara BMKG dan Kemenhut menjadi kunci keberhasilan dalam upaya pencegahan dini karhutla. Kedua lembaga tersebut akan saling bertukar informasi dan data untuk memastikan langkah-langkah yang diambil tepat sasaran dan efektif. Selain operasi modifikasi cuaca, berbagai strategi lain juga akan dipertimbangkan, seperti sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan patroli, dan penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan karhutla.

Persiapan menghadapi musim kemarau 2025 harus dilakukan secara matang dan menyeluruh. Dengan adanya prediksi dan antisipasi dini dari BMKG dan koordinasi yang baik dengan Kemenhut, diharapkan Indonesia dapat meminimalisir dampak buruk dari kebakaran hutan dan lahan.

Kerja sama yang erat antara BMKG dan Kemenhut ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam upaya pencegahan karhutla di Indonesia. Dengan langkah-langkah yang terencana dan terkoordinasi, diharapkan Indonesia dapat mengurangi risiko dan dampak negatif dari karhutla di masa mendatang.