BNN dan 5 Rencana Aksi Prioritas Nasional 2025: Pemberantasan dan Rehabilitasi Narkoba

Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki lima rencana aksi dalam Program Prioritas Nasional 2025, fokus pada pemberantasan dan rehabilitasi narkoba, serta kolaborasi antar kementerian untuk optimalisasi program.

BNN Siapkan Strategi Nasional Anti-Narkoba di 2025

Badan Narkotika Nasional (BNN) telah merilis lima rencana aksi strategis dalam Program Prioritas Nasional 2025. Pengumuman ini disampaikan Sekretaris Utama BNN, Tantan Sulistyana, pada Kick-Off Meeting Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional 2025 di Jakarta, 22 Januari 2024. Fokus utamanya? Pemberantasan dan rehabilitasi narkoba.

Peran BNN: Penanggung Jawab dan Tim Pendukung

BNN berperan ganda; sebagai penanggung jawab langsung beberapa program dan sebagai tim pendukung bagi kementerian lain. Tantan menjelaskan, "Rencana aksi ini masuk dalam peran BNN sebagai penanggung jawab langsung."

Pemberantasan Narkoba: Aksi Konkret BNN

Di bidang pemberantasan, BNN berencana membongkar jaringan narkotika internasional dan nasional. Mereka juga akan menangani tindak pidana narkotika dan pencucian uang (TPPU) melalui proses penyidikan yang ketat. Ini adalah langkah tegas untuk memutus mata rantai peredaran narkoba.

Rehabilitasi: Jalan Menuju Pemulihan

Dalam upaya rehabilitasi, BNN akan fokus pada penyediaan layanan rehabilitasi yang komprehensif dan integrasi data pelayanan rehabilitasi. Tujuannya? Meningkatkan aksesibilitas dan menciptakan satu data terpadu untuk pelayanan yang lebih efektif.

Kolaborasi Kunci Sukses Program

BNN menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian. Tantan menyarankan agar matriks rencana aksi kementerian lain menyertakan kontribusi dari pihak pendukung. Hal ini penting agar beban penanggung jawab utama lebih ringan dan efektif, terutama dalam bidang rehabilitasi. "Kami menyarankan agar di dalam matriks yang dibuat oleh kementerian lain, rencana aksi tidak hanya mencakup tanggung jawab utama penanggung jawab, tetapi juga ada kontribusi dari pihak pendukung," tutur Tantan.

Fokus pada Lembaga Pemasyarakatan

BNN juga memberikan perhatian khusus kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenkumham), khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS). Salah satu fokusnya adalah memutus mata rantai peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan.

Kesimpulan: Sinergi untuk Indonesia Bebas Narkoba

Sinergi antar kementerian/lembaga sangat krusial untuk keberhasilan Program Prioritas Nasional 2025. BNN berharap kolaborasi ini akan memperkuat efektivitas program, meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi, dan mendukung Indonesia menuju bebas narkoba. Kick-Off Meeting yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP) ini merupakan langkah awal yang penting dalam mewujudkan tujuan tersebut.