BNN dan Kejagung Perangi Narkoba: Sasar TPPU dan Aset Kripto

Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) bersinergi memberantas narkoba dengan menyasar tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan aset kripto, mengingat peredaran uang mencapai Rp500 triliun.

Jakarta, 21 Februari 2024 - Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menggandeng tangan untuk memberantas kejahatan narkoba di Indonesia. Strategi baru ini menyasar tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan aset kripto yang diduga digunakan oleh jaringan narkoba untuk menyembunyikan hasil kejahatan mereka.

Kepala BNN, Komjen Pol. Marthinus Hukom, mengungkapkan bahwa jaringan narkoba yang beroperasi di wilayah perbatasan, khususnya yang dikendalikan dari Malaysia, menggunakan sel-sel terputus untuk menghindari deteksi. Hal ini membutuhkan strategi penyelidikan khusus. "Kami hitung uang yang beredar Rp500 triliun, artinya kekuatan finansial mereka kuat," ujar Marthinus dalam konferensi pers di Jakarta.

Lebih lanjut, Marthinus menjelaskan bahwa jaringan narkoba yang baru-baru ini ditangkap bahkan terindikasi terkait dengan kelompok bersenjata dan mantan narapidana kasus pidana. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa jaringan narkoba telah merambah ke berbagai aspek kejahatan, menuntut upaya pemberantasan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum), Asep Nana Mulyana, memberikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin dan menekankan pentingnya sinergisitas antar lembaga dalam memberantas narkoba. Ia mendorong penanganan kasus narkoba secara terpadu, serupa dengan penanganan tindak pidana pemilu melalui Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Asep juga menyatakan komitmen Kejagung untuk mempercepat proses hukum. "Setiap ada SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) langsung dikeluarkan P16," kata Asep dalam pertemuan pada 20 Februari lalu. Percepatan ini diharapkan dapat mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan narkoba.

Pertemuan tersebut juga membahas pentingnya penanganan TPPU dalam kasus narkoba. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tentang Perampasan Aset diharapkan dapat memperkuat landasan hukum bagi penyidik untuk merampas aset hasil kejahatan narkoba. "TPU narkotika bisa langsung sita tanpa membuktikan TPPU-nya," tegas Asep, menekankan kemudahan dalam proses penyitaan aset.

Pertemuan tersebut juga membahas maraknya penggunaan aset kripto dalam transaksi ilegal, termasuk dalam perdagangan narkoba. Menanggapi hal ini, Kejagung berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menangani kasus-kasus terkait aset kripto. Penggunaan Unique Customer ID (UCID) yang diakui secara internasional juga akan menjadi bagian dari strategi penanganan ini.

Meskipun demikian, masih terdapat kendala dan tantangan dalam penegakan hukum kasus narkoba. Salah satu kendala yang dibahas adalah ketidakhadiran jaksa pada saat pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu (TAT) di daerah. Perbedaan antara nilai aset yang disita dengan taksiran harga juga menjadi perhatian dan seringkali menimbulkan masalah dalam proses hukum.

Tantangan lain yang dihadapi adalah kompleksitas jaringan narkoba internasional dan penggunaan teknologi canggih untuk melakukan transaksi ilegal. Oleh karena itu, kolaborasi dan koordinasi yang erat antara BNN dan Kejagung sangat penting untuk mengatasi berbagai kendala tersebut.

Dengan sinergi yang lebih kuat antara BNN dan Kejagung, diharapkan upaya pemberantasan narkoba di Indonesia akan semakin efektif. Langkah-langkah strategis yang telah direncanakan, termasuk menyasar TPPU dan aset kripto, menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas kejahatan ini secara menyeluruh dan terintegrasi.