BNN Dorong Aturan Batasan Narkotika dalam RUU Narkotika Baru

Badan Narkotika Nasional (BNN) menekankan pentingnya pengaturan batasan jumlah narkotika dalam RUU Narkotika yang baru, mempertimbangkan aspek kesehatan dan perkembangan jenis narkotika baru.

Jakarta, 14 Februari 2024 – Badan Narkotika Nasional (BNN) menyoroti pentingnya pengaturan batas jumlah atau berat narkotika (gramatur) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika yang baru. Hal ini disampaikan dalam Rapat Penyelarasan RUU Narkotika bersama pemangku kepentingan di Jakarta, Kamis (13/2).

Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN, Irjen Pol. Agus Irianto, menekankan perlunya pendekatan komprehensif. "Pengaturan gramatur tidak boleh hanya berdasarkan studi pustaka atau barang bukti saja," tegas Agus, seperti dikutip dari keterangan tertulis BNN. "Kajian dari sisi kesehatan juga sangat krusial." Pernyataan ini menjadi sorotan utama dalam pembahasan RUU Narkotika.

Agus mengingatkan tentang perkembangan jenis narkotika baru yang sangat pesat. Lebih dari 1.262 jenis narkotika baru telah teridentifikasi secara global, dan banyak di antaranya belum diatur dalam undang-undang. Di Indonesia sendiri, terdapat 97 jenis narkotika baru, enam di antaranya belum diatur. Situasi ini membutuhkan respons cepat dan tepat dari pemerintah.

Perkembangan ini menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunan RUU Narkotika. Regulasi harus mampu beradaptasi dengan cepat dan akurat untuk menghadapi jenis-jenis narkotika baru yang terus bermunculan. Hal ini memerlukan kolaborasi antar lembaga dan ahli untuk memastikan regulasi yang efektif dan komprehensif.

Rapat penyelarasan ini bertujuan untuk menyatukan persepsi dan memperkuat koordinasi antar lembaga terkait dalam merumuskan RUU Narkotika yang lebih efektif. Agus menekankan pentingnya kesepahaman antar kementerian dan lembaga terkait, memastikan keselarasan dengan UU Cipta Kerja (Ciptaker).

BNN memastikan draf RUU Narkotika yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU Ciptaker. Komitmen ini menunjukkan keseriusan BNN dalam menyusun regulasi yang terintegrasi dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

RUU Narkotika ini difokuskan pada aspek kesehatan, termasuk penguatan sistem Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan perbaikan rehabilitasi penyalahguna narkotika. Penguatan peran dan fungsi BNN melalui UU dan peraturan presiden juga menjadi poin penting untuk implementasi yang lebih efektif.

Selain itu, isu-isu lain yang dibahas meliputi pengaturan zat psikoaktif baru, ambang batas narkotika, penguatan kelembagaan BNN, dan rehabilitasi berkelanjutan bagi pecandu narkotika. Pembahasan ini menunjukkan komitmen untuk menangani masalah narkotika secara komprehensif, mulai dari pencegahan, penindakan, hingga rehabilitasi.

BNN juga akan mempertimbangkan kembali ketentuan pidana yang dicabut dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Bab Tindak Pidana Khusus Narkotika. Hal ini menunjukkan upaya untuk memastikan konsistensi dan efektivitas hukum dalam penanganan kasus narkotika.

Dengan mempertimbangkan perubahan dalam KUHP, BNN berupaya untuk memastikan bahwa RUU Narkotika tetap efektif dalam memberikan sanksi yang tepat bagi pelaku kejahatan narkotika, sekaligus memastikan keadilan dan kepastian hukum.

Rapat penyelarasan RUU Narkotika ini menandai langkah penting dalam upaya Indonesia untuk mengatasi masalah narkotika. Dengan fokus pada aspek kesehatan, penguatan kelembagaan, dan adaptasi terhadap perkembangan jenis narkotika baru, diharapkan RUU ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memberantas peredaran narkotika di Indonesia. Perhatian khusus pada pengaturan gramatur yang mempertimbangkan aspek kesehatan menunjukkan komitmen untuk pendekatan yang lebih holistik dan manusiawi.