BNN Prioritaskan 10 Wilayah Rawan Penyelundupan Narkoba

Badan Narkotika Nasional (BNN) menetapkan 10 wilayah prioritas pengawasan penyelundupan narkoba di Indonesia, meliputi Aceh hingga Sulawesi, guna memberantas jaringan sindikat internasional.

Badan Narkotika Nasional (BNN) menetapkan 10 wilayah di Indonesia sebagai prioritas pengawasan penyelundupan narkoba. Keputusan ini diumumkan Kepala BNN, Komjen Pol. Marthinus Hukom, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR pada Senin. Wilayah-wilayah tersebut dipilih karena menjadi jalur utama penyelundupan narkoba oleh jaringan internasional, berdasarkan data penangkapan dan operasi BNN selama ini.

Kesepuluh wilayah prioritas tersebut meliputi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan seluruh pesisir barat pantai Sulawesi. Pengawasan ketat akan difokuskan pada titik-titik rawan ini untuk membongkar jaringan sindikat narkoba lintas negara, pulau, dan provinsi. Upaya ini merupakan bagian dari strategi BNN dalam memberantas peredaran gelap narkoba di Indonesia.

Marthinus Hukom menekankan pentingnya pengawasan intensif di wilayah-wilayah tersebut. "Sebagian besar hasil sitaan narkotika berasal dan masuk melalui 10 titik wilayah itu," jelasnya. Oleh karena itu, BNN akan meningkatkan operasi intelijen dan penindakan di area-area yang telah diidentifikasi sebagai jalur penyelundupan narkoba.

BNN menerapkan operasi intelijen selama 24 jam non-stop, tujuh hari seminggu, sepanjang tahun. Operasi ini berfokus pada pemetaan pintu masuk penyelundupan, identifikasi individu yang berpotensi terlibat dalam sindikat narkoba, dan pengungkapan keterlibatan aktor atau tokoh kunci dalam kejahatan narkoba di wilayah rawan. Selain itu, BNN juga aktif dalam pengejaran Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus narkoba, penyelidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait narkoba, dan upaya melemahkan hubungan antara bandar narkoba dengan masyarakat dan oknum aparat.

Dalam menjalankan operasi intelijen, BNN menggunakan dua pendekatan utama: human intelligence dan technology intelligence. Human intelligence melibatkan penempatan agen intelijen di wilayah rawan, meliputi pesisir Pulau Sumatra bagian timur (dari Aceh hingga Sumatera Selatan), Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan pantai barat Sulawesi. Sementara itu, technology intelligence memanfaatkan kemampuan analis intelijen dalam menganalisis data dan informasi dengan dukungan teknologi informasi dan big data intelligence.

Pendekatan teknologi ini memungkinkan BNN untuk menganalisis pola dan tren penyelundupan narkoba secara lebih efektif. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, BNN berharap dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap penyelundupan narkoba di Indonesia.

Pemilihan 10 wilayah prioritas didasarkan pada data dan analisis BNN mengenai jalur penyelundupan narkoba yang paling sering digunakan. Wilayah-wilayah ini memiliki karakteristik geografis dan sosial ekonomi yang memudahkan penyelundupan, seperti akses laut yang luas dan perbatasan yang kompleks. Tantangan utama dalam pengawasan di wilayah-wilayah ini adalah luasnya wilayah, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas jaringan sindikat narkoba internasional.

BNN menyadari bahwa upaya memberantas penyelundupan narkoba membutuhkan kerja sama antar lembaga dan stakeholder terkait. Oleh karena itu, BNN akan terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan instansi lain, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk mengatasi tantangan ini. Komitmen BNN dalam memberantas narkoba dan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkoba tetap teguh dan akan terus ditingkatkan.

Dengan strategi yang komprehensif dan penggunaan teknologi terkini, BNN berharap dapat menekan angka penyelundupan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Upaya ini membutuhkan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan Indonesia yang bebas dari narkoba.