BNPT Tetap Fokus Penanggulangan Terorisme Meski Anggaran Diefisiensi

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkomitmen melanjutkan upaya pemberantasan terorisme sesuai UU No. 5 Tahun 2018, meskipun terdapat efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD TA 2025.

Jakarta, 14 Februari 2025 - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan komitmennya untuk melanjutkan perjuangan melawan terorisme di Indonesia. Hal ini disampaikan di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang cukup signifikan. Kepala BNPT, Komjen Pol Eddy Hartono, menyatakan dukungan penuh terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR, Eddy Hartono menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menghalangi BNPT dalam menjalankan tugasnya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. "Kami optimistis upaya penanggulangan terorisme tetap berjalan optimal," tegas Eddy.

BNPT berkomitmen untuk tetap melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang telah diamanatkan dalam UU tersebut. Komitmen ini diperkuat dengan kesiapan BNPT untuk berkontribusi dalam pencapaian Astacita Presiden dan Wakil Presiden RI, khususnya dalam memperkuat sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme.

RDP tersebut menghasilkan persetujuan usulan rekonstruksi anggaran BNPT. Komisi XIII DPR menyetujui efisiensi anggaran BNPT sebesar Rp153,41 miliar dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp428,56 miliar, atau sekitar 24,49 persen. "Kami menyetujui efisiensi anggaran BNPT," ujar Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya.

Inpres 1/2025 yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto secara keseluruhan memangkas anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp256,1 triliun, sementara transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan surat S-37/MK.02/2025 untuk menindaklanjuti arahan tersebut, menetapkan 16 pos belanja yang perlu diefisiensikan dengan persentase bervariasi.

Menteri/pemimpin lembaga diberikan tenggat waktu hingga 14 Februari 2025 untuk menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada Menteri Keuangan. Keterlambatan pelaporan akan berdampak pada pencatatan di DIPA.

Terkait pemangkasan anggaran TKD, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025. Pemangkasan dilakukan terhadap enam instrumen, termasuk dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) fisik, dana otonomi khusus (otsus), dana keistimewaan DIY, dan dana desa.

Meskipun menghadapi tantangan efisiensi anggaran yang signifikan, BNPT tetap berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dalam penanggulangan terorisme. Dukungan DPR dan langkah-langkah efisiensi yang terukur diharapkan dapat memastikan keberlanjutan program-program penting BNPT dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional.