BP3MI Sulsel Dorong Pemkot Makassar Terbitkan Sertifikat Magang Luar Negeri

BP3MI Sulsel meminta Pemkot Makassar menerbitkan sertifikat magang untuk mempermudah warga Makassar bekerja di luar negeri, guna mengurangi kendala dan memastikan perlindungan pekerja migran.

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar didorong untuk menerbitkan sertifikat magang bagi warga yang ingin bekerja di luar negeri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Selatan, Dharma Saputra, dalam pertemuannya dengan Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, pada Jumat (14/03) di Makassar. Pertemuan tersebut membahas upaya mempermudah akses bagi warga Makassar yang ingin bekerja atau magang di luar negeri, sekaligus memastikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI).

Dharma Saputra menjelaskan bahwa persyaratan yang ketat untuk bekerja di luar negeri bertujuan untuk memastikan para pekerja migran memiliki keterampilan yang memadai, memahami hak-hak mereka, dan mendapatkan perlindungan maksimal selama bekerja di luar negeri. Ia menekankan perlunya kerja sama antara Pemkot Makassar dan lembaga pelatihan untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang siap bekerja di luar negeri. Menurutnya, kerjasama ini akan sangat membantu mengurangi kendala yang dihadapi calon pekerja migran.

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menanggapi positif usulan tersebut. Ia menegaskan komitmen Pemkot Makassar untuk membantu mempermudah akses informasi dan pendampingan bagi warga yang ingin bekerja di luar negeri. Pemkot Makassar menyadari pentingnya memberikan dukungan penuh kepada warganya agar dapat bersaing di pasar kerja internasional dan mendapatkan kesempatan yang lebih baik.

Pertemuan antara BP3MI Sulsel dan Pemkot Makassar menghasilkan kesepahaman untuk meningkatkan sinergi dalam melindungi pekerja migran. Aliyah Mustika Ilham menekankan pentingnya pendampingan yang baik bagi warga Makassar yang ingin bekerja di luar negeri. Pendampingan ini diharapkan dapat membantu mereka memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dan berangkat dengan persiapan yang matang. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan maksimal kepada PMI.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Makassar, Nielma Palamba, dan Sub Koordinator Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Riska Mahardika, turut hadir dalam pertemuan tersebut. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen Pemkot Makassar untuk serius menangani isu pekerja migran dan memberikan solusi yang efektif. Mereka akan berperan aktif dalam mendukung program-program yang dirancang untuk mempermudah proses magang dan bekerja di luar negeri bagi warga Makassar.

Dengan adanya sertifikasi magang yang diterbitkan oleh Pemkot Makassar, diharapkan akan lebih banyak warga Makassar yang dapat bekerja di luar negeri secara legal dan terlindungi. Sertifikasi ini akan menjadi bukti kompetensi dan keterampilan mereka, sehingga meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja internasional. Proses ini juga akan mempermudah pengawasan dan perlindungan bagi PMI dari potensi eksploitasi.

Meskipun peluang kerja di luar negeri menjanjikan peningkatan ekonomi bagi para pekerja migran, tetap ada tantangan yang perlu diatasi. Persyaratan yang ketat, biaya keberangkatan yang tinggi, dan potensi eksploitasi merupakan beberapa kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dan BP3MI sangat penting untuk memberikan perlindungan dan pendampingan yang memadai.

Dengan adanya kerjasama yang kuat antara BP3MI Sulsel dan Pemkot Makassar, diharapkan akan tercipta sistem yang lebih terintegrasi dan efektif dalam melindungi pekerja migran. Sistem ini akan mencakup akses informasi yang mudah, proses perekrutan yang transparan, dan pelatihan yang berkualitas untuk meningkatkan keterampilan para pekerja migran. Hal ini akan memastikan bahwa PMI dapat bekerja dengan aman, mendapatkan hak-hak yang layak, dan berkontribusi positif bagi perekonomian daerah dan negara.

Ke depan, diharapkan akan ada peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan BP3MI dalam memberikan pelatihan dan sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional. Dengan demikian, akan lebih banyak warga Makassar yang siap dan mampu bersaing di pasar kerja global, serta terlindungi dari potensi eksploitasi dan perlakuan yang tidak adil.

Inisiatif Pemkot Makassar untuk menerbitkan sertifikat magang merupakan langkah positif dalam upaya melindungi dan memberdayakan pekerja migran. Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan PMI.