BPBD Jatim Gencarkan Survei Pemetaan Potensi Tanah Bergerak di 14 Lokasi

Tim BPBD Jawa Timur gencar melakukan survei pemetaan potensi tanah bergerak di 14 lokasi di Jawa Timur menggunakan metode mikrotremor dan foto udara, merespon peningkatan potensi gerakan tanah di tahun ini.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana tanah bergerak. Sejak awal tahun 2025, tim BPBD telah dan akan terus melakukan survei pemetaan di sejumlah lokasi di Jawa Timur. Survei ini dilakukan sebagai respon atas meningkatnya kejadian tanah bergerak dan longsor di berbagai wilayah. Langkah ini bertujuan untuk memetakan daerah rawan bencana dan mitigasi risiko yang lebih efektif.

Survei terbaru yang dilakukan pada Selasa, 11 Maret 2025, memfokuskan pada 14 lokasi di Jawa Timur. Salah satu lokasi utama adalah SMKN 1 Doko Kampus 2 di Dusun Nyawangan, Desa Resapombo, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Survei di lokasi ini dilakukan atas permintaan BPBD Kabupaten Blitar, menyusul kejadian longsor pada 22 Januari 2025 di area sekolah tersebut. "Survei pemetaan tanah ini dilakukan atas permintaan BPBD setempat, lantaran ditemukan adanya potensi gerakan tanah pasca-kejadian longsor di area SMKN 1 Doko, 22 Januari 2025," jelas Pelaksana Tugas Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim, Dadang Iqwandy.

Metode survei yang digunakan meliputi pengukuran mikrotremor menggunakan seismograf dan pengambilan foto udara. Metode mikrotremor digunakan untuk mengukur dan menganalisis nilai kerentanan tanah terhadap pergerakan. Foto udara memberikan gambaran visual yang komprehensif terhadap kondisi geografis lokasi yang disurvei, membantu dalam identifikasi area rawan longsor dan pergerakan tanah.

Selain SMKN 1 Doko, survei juga dilakukan di Dusun Pucang Sawit, Desa Padas, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Di lokasi ini, tim BPBD Jatim mencatat adanya pergerakan lempeng tanah yang menimbulkan keretakan permukaan tanah seluas 100 meter dengan lebar antara 10-40 centimeter. "Kegiatan ini juga merespons laporan BPBD setempat atas potensi tanah bergerak yang muncul di lokasi kejadian," tambah Dadang Iqwandy. Di lokasi ini, selain survei mikrotremor dan foto udara, tim juga melakukan susur sungai untuk mengidentifikasi potensi banjir bandang akibat bendungan alam di aliran sungai.

Survei yang dilakukan BPBD Jatim tidak hanya terbatas pada dua lokasi tersebut. Pada awal tahun 2025, tim telah melakukan survei di enam lokasi lain yang tersebar di berbagai kabupaten. Lokasi-lokasi tersebut meliputi Desa Plaosan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo; Desa Tumpakrejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang; Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang; dan Dusun Sempu, Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Semua lokasi ini dipilih berdasarkan data dan laporan yang mengindikasikan potensi tinggi terjadinya gerakan tanah.

Menurut Dadang Iqwandy, masih ada dua lokasi lagi yang berpotensi terjadinya gerakan tanah yang belum disurvei. BPBD Jatim berkomitmen untuk segera melakukan survei di lokasi-lokasi tersebut untuk melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan dalam upaya mitigasi bencana.

Berdasarkan data Pusat Data Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Jatim, potensi tanah bergerak di Jawa Timur pada tahun 2024 tercatat sebanyak 12 titik. Angka ini diperkirakan akan meningkat pada tahun 2025 mengingat maraknya potensi gerakan tanah yang terjadi. Hal ini menjadi perhatian serius bagi BPBD Jatim untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana tanah bergerak.

Survei yang dilakukan BPBD Jatim merupakan bagian dari upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana tanah bergerak. Data yang diperoleh dari survei ini akan digunakan untuk membuat peta rawan bencana yang lebih akurat dan membantu dalam perencanaan mitigasi bencana yang efektif. Dengan pemetaan yang tepat, diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif dari bencana tanah bergerak dan melindungi masyarakat dari risiko yang ditimbulkannya.

BPBD Jatim menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana tanah bergerak, terutama di daerah-daerah yang telah diidentifikasi sebagai daerah rawan. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam upaya mitigasi bencana dan mengurangi risiko kerugian yang mungkin terjadi.