BPH Migas dan DPR RI Pastikan Pasokan BBM di Labuan Bajo Aman Jelang Kunjungan Wisatawan

BPH Migas dan Komisi XII DPR RI memastikan pasokan BBM subsidi di Labuan Bajo aman dan terkendali, serta menindak tegas penyalahgunaan BBM.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Komisi XII DPR RI memastikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), tetap terjaga. Hal ini dilakukan untuk menjamin kelancaran aktivitas masyarakat dan sektor pariwisata di daerah yang menjadi destinasi wisata favorit tersebut.

Kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR RI ke Manggarai Barat, NTT, bertujuan mengevaluasi dan memastikan distribusi BBM aman dan lancar. Anggota Komite BPH Migas, Wahyudi Anas, menyatakan bahwa Labuan Bajo membutuhkan pasokan BBM yang andal karena tingginya aktivitas ekonomi masyarakat. Pengawasan ketat terhadap penyaluran BBM subsidi dan kompensasi negara menjadi fokus utama, memastikan penyaluran tepat sasaran, volume, dan manfaat.

Selain BBM subsidi, pemerintah juga memastikan ketersediaan Avtur untuk penerbangan guna mendukung sektor pariwisata. Wahyudi menekankan pentingnya pengawasan bersama antara pemerintah daerah, Aparat Penegak Hukum (APH), dan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi. "Pengawasan bersama ini juga menjadi concern Pimpinan dan Anggota Komisi XII DPR untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan BBM. Misalnya, kapal-kapal di Labuan Bajo yang memang untuk kegiatan bisnis, maka tidak berhak mendapatkan BBM subsidi atau BBM kompensasi," tegas Wahyudi.

BPH Migas mendorong penggunaan kode respon cepat (QR Code) untuk pembelian BBM transportasi darat. Sementara itu, sektor pertanian, perikanan, transportasi air, dan UMKM dapat membeli BBM dengan surat rekomendasi. Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman, menjelaskan pentingnya surat rekomendasi untuk menjamin alokasi BBM subsidi tepat sasaran bagi sektor produktif. BPH Migas telah mengembangkan aplikasi XStar untuk penerbitan surat rekomendasi secara online.

Saleh menghimbau pemerintah daerah di NTT yang belum mengaktifkan aplikasi XStar untuk segera melakukannya. "Nanti kita berdiskusi kembali mengenai Surat Rekomendasi ini agar penyaluran BBM subsidi yaitu solar maupun BBM kompensasi yaitu pertalite bagi konsumen pengguna betul-betul tepat sasaran. Ini sangat penting," ujar Saleh. Ia juga memastikan kuota BBM subsidi di Manggarai Barat mencukupi hingga akhir tahun.

Untuk wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), pemerintah menjalankan Program BBM Satu Harga sejak 2017. Hingga 2024, telah dibangun 583 penyalur BBM Satu Harga. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan akses BBM merata di seluruh wilayah Indonesia.

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyatakan bahwa Labuan Bajo sebagai destinasi wisata yang berkembang pesat membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk penyediaan energi yang andal. Tidak hanya BBM, ketersediaan listrik dan energi baru terbarukan juga penting untuk mendukung kemajuan sektor pariwisata di Labuan Bajo.

Kunjungan kerja ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi, Anggota Komisi XII DPR, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu, Sekretaris Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Maompang Harahap, Direktur Distribusi PT PLN (Persero) Adi Priyanto, Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat PT Pertamina Patra Niaga Eduward Adolof Kawi dan Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Aji Anom Purwasakti. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama untuk memastikan keandalan pasokan energi di Labuan Bajo.

Kesimpulannya, kolaborasi antara BPH Migas dan Komisi XII DPR RI memastikan pasokan BBM di Labuan Bajo tetap terjaga dan terdistribusi secara tepat sasaran. Langkah-langkah pengawasan yang ketat dan pemanfaatan teknologi seperti aplikasi XStar diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan BBM subsidi dan menjamin kelancaran sektor pariwisata di Labuan Bajo.