BPI Danantara: Strategi Jokowi-Prabowo Konsolidasi Aset Negara Bangun Industri Strategis

Presiden Prabowo Subianto resmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai sovereign wealth fund Indonesia untuk konsolidasi aset negara dan bangun industri strategis.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2). Peluncuran ini menandai langkah strategis pemerintah dalam mengkonsolidasikan kekayaan dan aset negara untuk membangun sektor industri strategis, sekaligus mengumumkan Danantara sebagai sovereign wealth fund Indonesia. Kehadiran Danantara diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa BPI Danantara akan membiayai pengembangan industri strategis, termasuk hilirisasi nikel dan kobalt, pengembangan kecerdasan buatan, pembangunan kilang minyak, dan industri pendukungnya. Langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang mengatur penguasaan negara atas kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Presiden Prabowo Subianto, dalam bukunya "Paradoks Indonesia", telah menyoroti permasalahan ketimpangan ekonomi di Indonesia, dan Danantara diharapkan menjadi solusi atas paradoks tersebut.

Peresmian Danantara dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk jajaran menteri Kabinet Merah Putih, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 RI Joko Widodo, duta besar, tamu asing, dan pejabat negara lainnya. Presiden Prabowo, SBY, dan Jokowi secara simbolis menekan tombol yang menandai dimulainya operasional Danantara. Kehadiran Presiden Jokowi dan SBY dalam acara ini menunjukkan dukungan penuh terhadap inisiatif strategis ini.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Rosan P. Roeslani sebagai Chief Executive Officer (CEO) Danantara. Rosan, yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, akan memimpin pengelolaan investasi Danantara. Ia akan dibantu oleh Pandu Sjahrir sebagai chief investment officer (CIO) dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai chief operating officer (COO).

Menteri BUMN Erick Thohir ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas, Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai anggota Dewan Pengawas. Struktur ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan pengelolaan Danantara yang transparan dan akuntabel.

Dewan Penasihat BPI Danantara terdiri dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, menunjukkan dukungan lintas generasi terhadap inisiatif ini. Terdapat pula Komite Pengawas yang terdiri dari BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan Agung, PPATK, dan lembaga lainnya untuk memastikan pengawasan yang ketat dan independen terhadap operasional Danantara.

BPI Danantara diharapkan mampu mengatasi ketimpangan ekonomi di Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Namun, keberhasilan Danantara juga bergantung pada sejumlah faktor, termasuk kemampuan manajemen dalam mengelola investasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan, serta dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan.

Dengan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju. BPI Danantara diharapkan mampu menjadi katalis dalam merealisasikan potensi tersebut dan mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberhasilan Danantara akan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memanfaatkan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Ini ikhtiar pemerintah untuk menyelesaikan paradoks Indonesia," kata Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, menekankan pentingnya Danantara sebagai solusi atas ketimpangan ekonomi yang masih terjadi di Indonesia. "Tidak perlu didebat lagi, bangsa kita kaya, harusnya kita lebih makmur. Tetapi kenyataannya, sampai 80 tahun Indonesia berdiri masih ada ketimpangan, masih ada masyarakat yang miskin, masih ada yang belum bisa makan, masih ada wilayah yang tertinggal pembangunan. Ini semua harus segera diselesaikan. Jadi, paradoks Indonesia harus diselesaikan," tambahnya.

Keberhasilan Danantara akan menjadi tonggak penting dalam sejarah perekonomian Indonesia, menandai babak baru dalam pengelolaan kekayaan negara untuk kesejahteraan rakyat.