BPK Harap Dukungan Bhutan dan Polandia dalam Kepemimpinan INTOSAI

Ketua BPK Isma Yatun meminta dukungan penuh dari RAA Bhutan dan NIK Polandia untuk memimpin INTOSAI mulai 2028, mengingat kolaborasi erat yang telah terjalin selama ini.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Indonesia, Isma Yatun, baru-baru ini menyampaikan harapannya akan dukungan penuh dari Royal Audit Authority (RAA) Bhutan dan Supreme Audit Office (NIK) Polandia. Dukungan tersebut dibutuhkan dalam menjalankan kepemimpinan BPK di International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) mulai tahun 2028.

Pernyataan tersebut disampaikan Isma Yatun di Jakarta pada Rabu lalu, di sela-sela kegiatan Seminar Audit Lingkungan ke-10 dan Pertemuan Kerja Kelompok Kerja Audit Lingkungan Organisasi Audit Tertinggi Asia (ASOSAI) ke-10. Isma menekankan pentingnya kolaborasi internasional dalam meningkatkan kualitas audit sektor publik global. BPK akan menjabat sebagai Wakil Ketua INTOSAI mulai Oktober 2025 dan Ketua pada periode 2028-2031.

Dalam pertemuan bilateral terpisah dengan RAA Bhutan dan NIK Polandia, Isma Yatun juga mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin. Ia mengajak kedua lembaga audit tersebut untuk menghadiri Kongres INTOSAI di Bali pada tahun 2028, yang akan menjadi momen penting bagi Indonesia dalam memimpin organisasi audit tertinggi dunia. Hal ini menunjukkan komitmen BPK dalam memperkuat hubungan internasional dan kolaborasi global.

BPK dan RAA Bhutan telah menjalin kerja sama yang erat dalam berbagai kegiatan internasional di bawah payung INTOSAI dan ASOSAI, terutama dalam program INTOSAI Development Initiatives (IDI). Kolaborasi ini telah menghasilkan berbagai program peningkatan kapasitas dan pertukaran pengetahuan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Sementara itu, hubungan BPK dan NIK Polandia telah terjalin sejak tahun 2008. Kerja sama bilateral ini mencakup pertukaran pengetahuan dan pengalaman di bidang metodologi audit. NIK Polandia bahkan turut berpartisipasi dalam peer review BPK pada tahun 2019 bersama SAI Norwegia dan SAI Estonia. Lebih lanjut, NIK Polandia juga mengirimkan peserta untuk mengikuti pelatihan internasional tentang Blue Economy yang diselenggarakan oleh BPK di Bali pada tahun 2024.

Kedua SAI, RAA Bhutan dan NIK Polandia, melihat potensi besar untuk memperluas kolaborasi bilateral. Fokus kolaborasi ini akan diarahkan pada penguatan kapasitas auditor dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas sektor publik. Detail kerja sama teknis akan dibahas lebih lanjut di masa mendatang.

Isma Yatun berharap kerja sama antara BPK dengan RAA Bhutan dan NIK Polandia akan semakin erat dan saling menguntungkan. Ia menekankan pentingnya sinergi yang kuat, tidak hanya dalam lingkup bilateral dan regional, tetapi juga dalam kontribusi global. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas audit sektor publik secara signifikan dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

Dengan kepemimpinan BPK di INTOSAI yang akan datang, dukungan dari RAA Bhutan dan NIK Polandia akan sangat krusial. Kolaborasi ini diharapkan akan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah internasional dan mendorong peningkatan standar audit sektor publik di seluruh dunia. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Melalui berbagai program kerja sama yang telah dan akan dijalankan, BPK berharap dapat berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat global. Kepemimpinan BPK di INTOSAI diharapkan dapat membawa perubahan positif dan berdampak bagi sektor publik internasional.